Connect with us

Nasional & Internasional

Gubernur : Saya Sudah Kirim Dua Nama OAP Calon Presdir Freeport

Published

on

Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alexander Loen

Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi/Alexander Loen

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, di hadapan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan ia sudah mengirimkan dua nama Orang Asli Papua (OAP) yang diusulkan sebagai calon Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia.

“Kami sudah kirim dua nama OAP kepada pemerintah pusat,” kata Gubernur Enembe menanggapi pernyataan Menkopolhukam yang menanyakan kepadanya, tentang usulan nama Orang Asli Papua sebagai Presdir Freeport, Senin (28/3/2016) di Jayapura.

Namun Gubernur Enembe tidak mau menyebutkan siapa dua orang yang diusulkannya sebagai Presdir Freeport itu.

“Nanti saja. Itu tergantung pemerintah pusat, setuju atau tidak dengan usulan kita itu,” kata Enembe.

Pada awal Maret, Mantan Wali Kota Jayapura,Michael Manufandu telah menyatakan siap menjadi presiden direktur (presdir) PT Freeport Indonesia jika dicalonkan dan memenuhi syarat atau kriteria yang diinginkan oleh pemegang saham.

“Kalau saya memiliki kriteria ya.. silahkan, kalau tidak, ya jangan,” kata Michael Manufandu saat itu.

Pernyataan ini disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia itu menjawab pertanyaan wartawan terkait jabatan Presdir PT Freeport Indonesia yang digaungkan harus orang asli Papua.

Namun beberapa pihak beranggapan, jabatan Presdir Freeport bukanlah solusi untuk orang Papua.

Misalnya, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai (DAP), Jhon NR Gobay yang mengatakan jabatan presiden direktur bagi orang asli Papua di PT. Freeport Indonesia belum cukup karena masih banyak persoalan.

“Ingat presdir itu pelaksana, bicara yang lebih umum dulu dengan pemegang saham kemudian lihat siapa yang siap jadi presdir. Biar orang Papua juga, dia akan pusing antara amankan maunya perusahaan dengan maunya rakyat Papua,” kata Gobay.

Sedangkan Laurenz Kadepa, anggota Komisi I DPR Papua mengatakan sebelum bicara soal Presdir, dana-dana yang diklaim Freeport diberikan kepada rakyat Papua, dan lebih khusus lagi masyarakat 7 suku yakni, Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Nduga, Damal dan Dani harus diaudit terlebih dulu.

“Jika OAP inginkan hanya jabatan Presdir PT.Freeport, lakukan langkah-langkah di atas dulu. Karena, Presdir PT. Freeport OAP pun tak akan berubah kondisi Freeport terhadap Papua,” kata Kadepa. (Victor Mambor)

Featured

Mengubah Pendekatan Ke Papua, Publik Indonesia Harus Lebih Dulu Berubah

Published

on

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya - IST

Aksi solidaritas Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) Yogyakarta di sidang Obby Kogoya – IST

Jayapura, Jubi – Sudut pandang orang Papua menganggap publik Indonesia selama ini mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua.

Hal itu dikemukakan Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi, ketika membicarakan perkembangan pendekatan Jakarta terhadap Papua, Minggu (18/9/2016) melalui pembicaraan telpon kepada Jubi.

“Publik indonesia mendukung rezim Indonesia yang sudah 50 tahun menjajah Papua. Ini saya pertegas istilah penjajahan. Kalau saat ini orang Papua mau merdeka, itu berarti sudah terjadi penjajahan. Sekurang-kurangnya dari sudut pandang orang Papua,” ujar Pdt Giay.

Dia melanjutkan, barangkali orang Indonesia tidak berpikir menjajah, melainkan hanya kebijakan saja yang buruk, “tetapi di dalam sejarah juga Belanda tidak pikir sedang jajah Indonesia selama 350 tahun,” kata Giay yang berharap pasca 50 tahun Papua ada di dalam Indonesia, seharusnya Indonesia bisa berkaca diri karena 50 tahun lalu dan mendatang dinamika generasi akan jauh berbeda.

Benny Giay melihat selama ini orang Papua sebenarnya tidak dianggap sebagai warga negara. “Kalau Indonesia  anggap Papua warga negara maka pendekatan harus sipil, kurangi tentara, tapi ini pengiriman tentara, brimob, tetap luar biasa,” ujarnya dengan nada kesal.

Dia mengatakan pihaknya di gereja hampir setiap hari menerima SMS berita kematian karena kekerasan, tabrakan dan pembunuhan.

“Kekerasan tiap hari. Saya kira ini sesuatu yang sistematis dalam menghadapi yang terjadi di Pasifik. Pendekatan tabrak lari luar biasa. Kami sebagai pimpinan gereja ini setiap hari sms masuk orang mati dibunuh, tabrak, kita belum beranjak, Papua masih di bawah pemerintahan Orba,” tegas Giay.

Giay menganggap pemerintah Jokowi dan juga Menkopolhukam Wiranto mengetahui bahwa pihaknya sedang disoroti.  “Mereka tidak bayangkan isu Papua akan go internasional seperti ini di Pasifik. Tetapi dengan begitu mereka malah tetap otoriter, padahal seharusnya dengan adanya gerakan di Pasifik Indonesia harus lebih dialogis, tidak represif,” ujarnya.

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua - IST

Aksi solidaritas mahasiswa Makassar untuk Papua – IST

Giay menekankan pendekatan lama pemerintah ini yang tetap militeristik dalam pembangunan. “Beberapa tahun terakhir Jokowi mengandalkan militer membangun jalan di Wamena-Nduga, misalnya, pendekatan yang masih represif walau ada keterbukaan sedikit tetapi tidak cukup bermakna,” kata Giay

Bahkan Ferry Marisan, seperti diungkapkannya pada Jubi (18/9), menuding bahwa pemerintah Indonesia melakukan operasi khusus terkait kematian yang makin cepat di Papua. “Pemerintah saya pikir sedang melaksanakan operasi-operasi militer khusus, tidak saja kepada kelompok-kelompok KNPB juga orang Papua. Saya rasa operasi-operasi ini dilakukan karena situasi dukungan (Pasifik) itu.

Atas situasi tersebut, Benny Giay meyakinkan bahwa semua orang Papua menjadi dibuat tidak punya pilihan. “Saya kira ini bentuk-bentuk pendekatan terhadap Papua yang tentara gunakan untuk berkuasa sesuai seleranya . Kami tidak diberi pilihan selain membenci dan melawan,” ujar dia.

Giay berharap  generasi sekarang agar menyikapi Papua tidak dengan cara-cara pemerintah Indonesia yang otioriter. “Sekarang ini generasi muda harus paham dan terima lebih terbuka dengan kepala dingin, mendengar, karena saya kira mereka akan memasuki generasi yang lebih global dan tanpa beban.(*)

Continue Reading

Nasional & Internasional

Bantu Papua, Tim Pembela Kebebasan Berekspresi Dideklarasikan di Jakarta

Published

on

Deklarasi Tim Pembela Kebebasan Berekspresi (TPKB), di Bogor, Jawa Barat Minggu (18/9/2016) – JUBI/YSK

Deklarasi Tim Pembela Kebebasan Berekspresi (TPKB), di Bogor, Jawa Barat Minggu (18/9/2016) – JUBI/YSK

Jayapura, Jubi – Kondisi kebebasan berekspresi dan bantuan hukum di Papua turut menjadi sorotan dalam deklarasi Tim Pembela Kebebasan Berekspresi (TPKB) yang dilakukan oleh 9 lembaga advokasi dan bantuan hukum, tersebar diberbagai wilayah di Indonesia.

Kebebasan Berekspesi Adalah Hak Asasi, demikian tema deklarasi TPKB yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat Minggu (18/9/2016).

“Berangkat dari situasi dan kondisi absennya penghormatan & perlindungan atas hak kebebasan berekspresi di Indonesia, menjadi acuan bagi kami untuk membentuk sebuah wadah Pengacara/Advokat yang concern terhadap penanganan peristiwa pelanggaran terhadap Kebebasan Berekspresi,” demikian pernyataan tim yang diterima redaksi, Senin (19/9/2016).

Tim tersebut dibentuk atas dasar tingginya angka pelanggaran kebebasan berekspresi, termasuk dimensi pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. “Sementara yang menjadi korban umumnya adalah mereka yg rentan dan tidak memiliki akses. Kepentingan itu mendorong dilakukannya training dan deklarasi kepada advokat utk membela apalagi dalam uu advokat diwajibkan utk membela secara probono,” demikian menurut Syamsul Alam Agus kepada Jubi via pesan singkat Senin (19/9).

Khusus untuk Papua, lanjut Syamsul Alam, dari informasi yang diperoleh, teridentifikasi instrumen-instrumen pendukung pelanggaran hak kebebasan berekspresi di Papua, diantaranya kebijakan kepolisian daerah melalui Maklumat Kapolda Papua yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM.

“Untuk itu, sebagai pencegahan (preventif), para advokat pembela ini akan melakukan kajian dan identifikasi instrumen penghambat  kebebasan berekspresi di Papua, langkah ini akan dibarengi dengan strategi litigasi (gugatan) atas kebijakan Maklumat tersebut,” tegas Syamsul Alam mewakili Yayasan Satu Keadilan yang menjadi salah satu motor di dalam pembentukan TPKB tersebut.

Selain preventif, juga langkah responsif, “Para advokat pembela membuka diri untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan advokat pembela lainnya di Papua untuk melakukan pendampingan dan pembelaan kepada kelompok masyarakat yang diperhadapkan pada kasus pelanggaran berekspresi,” ujar Syamsul Alam.

TPKB diinisiatifi oleh Yayasan Satu Keadilan, LBH Bandung, LBH Jakarta, Sejuk, LBH Pers, LBH Keadilan Jakarta Raya, LBH Keadilan Sukabumi Raya, LBH Yogyakarta & DPN PERADI.(*)

Continue Reading

Editor's Choice

Aksi Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB

Published

on

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) - Jubi/Abeth You

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong,  Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.

Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.

Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.  

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasific.

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.

Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.

Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan.

Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.