Legislator: Polisi Keliru Menggiring Kasus ULMWP Keranah Kriminal

share on:
Masyarakat sedang mendengarkan pidato politik sekjen ULMWP yang disampaikan oleh Markus Haluk Ketika Pembukaan Kantor ULMWP lalu – Jubi/Victor Mambor
Masyarakat sedang mendengarkan pidato politik sekjen ULMWP yang disampaikan oleh Markus Haluk Ketika Pembukaan Kantor ULMWP lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Ruben Magai menyatakan polisi keliru jika menggiring pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena, Jayawijaya beberapa waktu lalu keranah kriminal.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hubungan Luar Negeri, Hukum dan HAM itu mengatakan, pihak Polda Papua akan melibatkan ahli dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam proses penyidikan pembukaan kantor ULMWP. Kalau polisi melakukan itu polisi sama saja tak mengerti tentang kerjasama luar negeri yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 1999, terutama dalam pasal 5 tentang penyelenggaraan luar negeri dan politik luar negeri.

“Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan hubungan luar negeri diselenggarakan dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi semua penyelenggaran hubungan LN baik pemerintah maupun non pemerintah. Itukan sudah jelas,” kata Ruben Magai kepada Jubi, Kamis (31/3/2016).

Menurutnya, kerjasama UU 37 tahun 1999 bicara bagaimana penyelenggaraan politik luar negeri. Dalam hal ini ada dua kelompok yakni pemerintah dan non pemerintah. ULMWP itu adalah kelompok non Pemerintah. ULMWP yang mewakili ras melanesia orang Papua Barat kini statusnya sama-sama pengamat dalam Forum Melanesia Spearhead Group (MSG).

“Karena ULMWP sudah pengamat, maka wajib membuka kantor perwakilan kerjasama. Kalau polisi bicara mengungkap kasus pembukaan kantor ULMWP di Wamena melibatkan ahli. Ini orang yang tak paham. Itu sudah kriminalisasi,” ucapnya.

Katanya, dalam Forum MSG, Indonesia dan ULMWP duduk satu meja. Status kedua pihak sama. Sama-sama pengamat. Itu artinya memenuhi peraturan perundang-undangan nasional dan memenuhi kebijakan hukum internasional.

“Sekarang siapa mau proses siapa? Saya pikir keliru. Mau diproses sudut pandang apa? Ras, sisi politik, kewarganegaraan, atau karena dibukanya kantor perwakilan ULMWP. Ini kan dipersiapkan bagaimana membangun hubungan menatap masa depan dengan ras melanesia di Pasific,” katanya.

Polda Papua meminta bantuan tenaga ahli dari UGM dalam penyelidikan  kasus peresmian Kantor ULMWP beberapa waktu lalu. Polisi menyebut peresmian kantor itu sama saja melawan negara alias makar.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, keberadaan tenaga ahli untuk memberikan penguatan kalau unsur formalnya memenuhi syarat.

“Artinya materilnya cukup kuat untuk menyangkakan MH dan EW terkait kasus makar sesuai Pasal 104 dan Pasal 151 UU Makar,” kata Waterpauw.

Katanya, kedua orang tersebut diduga otak peresmian kantor ULMWP yang disisipkan dalam agenda peresmian Kantor Dewan Adat Baliem.

“Kini keduanya sudah tersangka. Penyelidikan tidak akan berhenti. Hanya saja saya belum mendapat laporan dari penyidiknya apakah kedua tersangka sudah dipanggil apa belum,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: Polisi Keliru Menggiring Kasus ULMWP Keranah Kriminal