Guam Ingin Lakukan Plebisit, Merdeka atau Negara Bagian AS

share on:
Eddie Calvo, Gubernur Guam - youtube.com
Eddie Calvo, Gubernur Guam – youtube.com

Jayapura, Jubi – Penduduk Guam akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menentukan status politik wilayah itu, setelah Gubernur wilayah ini mengumumkan skema ambisius untuk menambahkan plebisit dalam pemungutan suara November tahun ini.

Eddie Calvo, Gubernur Guam mengatakan Guam membutuhkan 70 persen dari pemilih penduduk asli untuk mendaftarkan wilayah itu pada daftar dekolonisasi.

Pulau di utara Pasifik ini menjadi wilayah Amerika Serikat (AS) sejak akhir abad ke-19, setelah direbut dari kekuasaan Spanyol di akhir Perang Spanyol-Amerika.

wilayah sangat strategis untuk militer AS, terutama karena menjadi poros menuju Asia, dengan sekitar sepertiga dari wilayah ini digunakan untuk fasilitas militer Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang hanya berjarak 2.000 km dari Jepang. Pentagon bermaksud memperkuat kehadiran signifikan militer AS di pulau itu, dengan menempatkan ribuan tentara di sana dan pembangunan pangkalan Angkatan Laut sebagai bagian dari pembangunan Guam.

Status politik Guam memang membingungkan. 160.000 penduduk pulau itu – meskipun menjadi warga negara AS – tidak bisa memilih Presiden, hak-hak Konstitusi AS juga tidak berlaku, dan mereka hanya mengirimkan delegasi ke Kongres di Washington tanpa hak suara.

“Sudah waktunya kita berhadapan dengan fakta itu setelah hampir 400 tahun, kolonialisme terjadi di pulau-pulau di Pasifik ini,” kata Calvo, di Hagatna, ibukota Guam, dikutip media lokal Guam, Minggu (3/4/2016)

Calvo meyakinkan penduduk Guam, ia akan memulai sebuah petisi untuk mengamankan jumlah tanda tangan yang dibutuhkan untuk memaksa referendum.

“Kita akan agresif mencari jumlah tanda tangan yang diperlukan, sekaligus sebagai upaya membumikan dekolonisasi di akar rumput,” kata Calvo.

Namun sebelum memulai petisi, Calvo berencana melakukan kampanye tentang plebisit, referendum dan dekolonisasi.

Troy Torres, penasihat kebijakan untuk Calvo, kepada Pasifik Daily News mengatakan pada tahun 2004, anggota parlemen Guam meloloskan peraturan yang mengatakan bahwa setiap plebisit membutuhkan setidaknya 70 persen dari pemilih penduduk asli yang terdaftar untuk pendaftaran Dekolonisasi.

Namun Calvo mengatakan sangat tidak mungkin menentukan angka 70 persen itu.
“Bagaimana kita menentukan 70 persen dari pemilih yang berhak jika 100 persen dari mereka belum terdaftar?” tanya Calvo.

Ia juga mengatakan tidak ada cara matematis untuk menentukan berapa banyak penduduk asli harus terdaftar untuk memilih untuk memenuhi kebutuhan 70 persen.

Jika plebisit ini berlangsung, pemilih Guam akan diminta untuk memilih status politik mereka, apakah kemerdekaan, negara wilayah atau asosiasi bebas. (Victor Mambor)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Guam Ingin Lakukan Plebisit, Merdeka atau Negara Bagian AS