Connect with us

Maluku

Warga Negeri Amahusu Kecewa Jatah Raskin Dipotong

Published

on

Ilustrasi - jejamo.com

Ilustrasi – jejamo.com

Ambon, Jubi- Sebagian warga Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang selama ini mendapat kesempatan membeli beras jatah keluarga miskin (Raskin) merasa kecewa karena jatah untuk 2016 dipotong satu bulan, atau 15 kg, oleh oknum petugas di pemerintah setempat.

“Kami kecewa sebab jatah untuk rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak membeli Raskin tahun 2016 tahap pertama seharusnya empat bulan, sesuai penyaluran yang dilakukan Bulog Maluku periode Januari-April,” kata warga Dusun Nahel, Negeri Amahusu, Fredrik Soplanit, Selasa (5/4/2016).

Ternyata hanya diberikan hak untuk membeli tiga bulan saja, lanjutnya, dengan alasan jatah satu bulan dipotong kepada warga Amahusu yang tidak punya nama tercantum dalam daftar RTS.

Dia menjelaskan, yang membingungkan lagi karena tidak ada daftar nama-nama warga Amahusu yang tidak masuk dalam daftar RTS.

“Pasti ada permainan kotor, karena itu Pemerintah Kota Ambon agar menyikapi tindakan seperti itu agar tidak meresahkan warga,” ujarnya.

Dia mengatakan, tindakan ini sudah seringkali terjadi dan kelihatannya ada oknum petugas yang memanfaatkan kesempatan itu guna menguntungkan diri sendiri.

Raskin yang dijual di Negeri Amahusu Rp2.000/kg, lanjutnya, dengan demikian kalau jatah tiga karung atau 45 kg maka warga yang berhak menerima harus menyediakan uang sebesar Rp90.000.

Kepala Bidang Pelayanan Publik Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku, Kadir Koso yang dikonfirmasi terkait masalah ini mengatakan, pihaknya tidak pernah mencampuri teknis pelaksanaan penyaluran atau penjualan Raskin di Desa, Kelurahan, atau Negeri.

“Tugas Bulog hanya distribusi sampai dititik terakhir yakni Kantor kecamatan atau Kelurahan saja. Jadi teknis pembagian di lapangan Bulog tidak mencampurinya, itu urusan pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah, atau Kepala Desa atau Raja,” katanya.

Kejadian seperti ini terjadi pada beberapa desa sesuai laporan ke Bulog. Hanya saja Bulog tidak punya kewenangan terkait masalah itu.(*)

Maluku

Rute Penerbangan Saumlaki-Darwin Masih Harus Dikaji

Published

on

Saumlaki, Jubi – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Australia masih harus dikaji.

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. Rencana Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Australia masih harus dikaji. – garuda-indonesia.com

Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia. Rencana Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Australia masih harus dikaji. – garuda-indonesia.com

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam mengatakan, jika ingin membuka jalur penerbangan Saumlaki-Darwin maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi faktual bandara itu, yang baru bisa melayani jenis pesawat ATR 72.

“Karena dari segi infrastruktur penunjang, Bandar udara Mathilda Batlayeri baru mencapai target kesiapan 80 persen,” katanya di Saumlaki, Selasa (6/9/2016).

Terkait kesiapan Garuda Indonesia untuk melayani rute penerbangan Saumlaki-Darwin, ia menyatakan maskapai penerbangan itu memiliki tingkat pengamanan yang membutuhkan standar tinggi persyaratan untuk mengoperasikan pesawat-pesawatnya.

“Karena itu, kondisi di lapangan harus diperhatikan,” katanya.

Chairul juga menyatakan, selain masalah SDM, ada sejumlah hal yang perlu disiapkan, di antaranya alat X-Ray, fasilitas penunjang keamanan, penambahan ruang tunggu khusus penumpang internasional, navigasi, sarana pengisian bahan bakar (aftur), dan kantor serta fasilitas penunjang urusan bea cukai dan keimigrasian.

Dia juga mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi resmi tentang kepastian dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, meskipun telah beredar informasi melalui media massa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat, J.Huwae mengatakan, untuk membenahi sejumlah kekurangan terkait rencana dibukanya jalur penerbangan Saumlaki-Darwin, Pemkab MTB dan Pemprov Maluku telah melakukan berbagai hal, termasuk menyurati kantor Imigrasi untuk membuka kantor cabang di Saumlaki.

Selain itu, menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan pembukaan jalur penerbangan Darwin-Saumlaki-Ambon.

“Berdasarkan koordinasi dengan General Manager Garuda Indonesia wilayah Maluku, maskapai itu masih melakukan kajian, dimana salah satu persyaratan yang perlu diajukan oleh Pemkab MTB adalah data traffic penerbangan,” katanya. (*)

Continue Reading

Maluku

Pelamar GGD Terhalang Sertifikasi Guru

Published

on

Ilustrasi program Guru Garis Depan (GDD) - IST

Ilustrasi program Guru Garis Depan (GDD) – IST

Ternate Jubi – Ribuan pelamar CPNS Guru Garis Depan (GGD) bakal terganjal sertifikasi profesi guru di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, khususnya bagi lulusan sarjana (S1) keguruan.

“Para pelamar akan terbentur dengan syarat utama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016 dengan persyaratan harus memiliki sertifikasi profesi guru (PPG),” kata Ketua Pelaksana program profesi guru (PPG), Zulkifli Zam Zam di Ternate, Rabu (31/8/2016).

Zulkifli mengatakan, seleksi rekrutmen Guru 3T dengan syarat harus sudah mengikuti program sertifikasi, jadi pemerintah melalui Mendikbud sudah membuka program PPG SM3T beberapa tahun lalu.

Menurutnya, sarjana LPTK yang mau jadi guru untuk pengangakatan 1 Januari 2016 harus punya setifikat pendidik, penyelengaranya LPTK yang terakreditasi A.

“Jadi, guru-guru yang sudah di angkat PNSnya itu di atas 1 Januari 2006 sampai 31 Januari 2015 itu mengikuti PPG dalam jabatan, mereka sudah jadi guru sehingga mereka harus ikut sertifikasi melaui jalur PPG, sedangkan di atas tahun 2005 berarti namanya PLPG, katanya.(*)

Continue Reading

Maluku

DKP Malut Targetkan Pendapatan Nelayan Rp4 Juta

Published

on

Ilustrasi nelayan di Maluku Utara - IST

Ilustrasi nelayan di Maluku Utara – IST

Ternate, Jubi – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara menargetkan pendapatan nelayan di daerah ini minimal bisa mencapai Rp4 juta per bulan agar mereka bisa hidup lebih sejahtera.

“Pendapatan nelayan di daerah kita selama ini masih rendah, bahkan untuk nelayan tradisional masih dibawah Rp2 juta per bulan. Tetapi kami telah menyiapkan berbagai program agar pendapatan mereka bisa mencapai minimal Rp4 juta per bulan,” kata Kepala DKP Maluku Utara (Malut), Buyung Radjiloen, di Ternate, Selasa (30/8/2016).

Program untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Malut di antaranya dengan melakukan bantuan sarana penangkapan memadai kepada nelayan, seperti kapal dan peralatannya, modal usaha serta peningkatan keterampilan.

Selain itu, kata Buyung Radjiloen, DKP Malut terus mengupayakan masuknya investor untuk menggarap potensi perikanan, yang dalam aktivitas usahanya melibatkan langsung nelayan setempat.

DKP Malut juga telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadikan Malut lumbung ikan nasional, sehingga dalam pemanfaatan potensi perikanan di daerah ini akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dan pada gilirannya akan berimbas pada peningkatan pendapatan nelayan.

DKP Malut juga mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membantu meringankan biaya operasional nelayan, khususnya bahan bakar dengan bantuan alat pemanfaatan bahan bakar gas.

Namun, bantuan tersebut, lanjutnya harus pula disertai dengan penyediaan infrastruktur pengisiaan bahan bakar gas, karena sampai saat ini di Malut belum ada infrastruktur seperti itu.

“Infrastruktur pengisian bahan bakar gas harus disiapkan di setiap daerah, kalau hanya disiapkan di ibu kota kabupaten maka pasti akan menyulitkan nelayan, mengingat banyak nelayan di Malut berada di pulau-pualau yang jauh dari ibu kota kabupaten,” katanya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.