Masyarakat Papua Di PNG Butuh Kebijakan Khusus

share on:
Suasana Pertemuan Antara Pemerintah Provinsi Papua Dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Sri Adi Ningsih - Jubi/Alex
Suasana Pertemuan Antara Pemerintah Provinsi Papua Dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Sri Adi Ningsih – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengatakan masyarakat Papua yang bermukim di wilayah Papua Nugini membutuhkan kebiijakan khusus dari pemerintah Pusat, agar ketika kembali ke Indonesia hidupnya tidak susah.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakat Sekda Papua, Elia Loupatty kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (6/4/2016) mengatakan masyarakat Papua yang bermukim di PNG berniat untuk pulang kampung (kembali) ke Papua.

“Mereka ingin pulang. Hanya saja, perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat,” kata Loupatty usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Wantimpres Sri Adiningsih, di Jayapura, Rabu (6/4/2016).

Pada kesempatan itu, Loupatty menyinggung soal pembangunan wilayah perbatasan. Dimana harus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat semakin berdaya, dan kalau pengetahuan semakin baik, tentu perekonomian juga akan semakin baik.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Boven Digoel Martinus Torip mengatakan, ada sekitar 30 ribu warga Papua asal daerah itu, ingin pulang ke kampung halamannya. Sebab saat ini ada puluhan ribu warga Papua berada di camp pengungsian di wilayah Negara Papua Nugini (PNG).

“Kita harap pak bupati yang baru melalui visi misinya membangun daerah perbatasan, termasuk mengembalikan 30 ribu warga Boven Digoel yang mengungsi di PNG,” kata Torip.

Menurut Torip, puluhan ribu pengungsi itu bukan berwarga negara PNG, status mereka masih sebagai warga negara Indonesia. Mereka mengungsi ke PNG saat terjadi konfrotasi di Papua (saat itu Irian Jaya) di tahun 1960-an.

“Tahun 2016 ini kami usahakan agar mereka kembali. Mereka sangat ingin pulang. Yang 30 ribu warga Boven Digoel sendiri. Jumlah ini belum yang dari Merauke, Pegunungan Bintang dan daerah lainnya,” ucapnya. (Alexander Loen)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Papua Di PNG Butuh Kebijakan Khusus