DOB, Program Jakarta Yang Memiskinkan OAP

share on:
Emus M. Gwijangge (kiri) dan Wilhelmus Pigai dalam suatu kesempatan di halaman DPR Papua - Jubi/Abeth You
Emus M. Gwijangge (kiri) dan Wilhelmus Pigai dalam suatu kesempatan di halaman DPR Papua – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintah, Hukum dan HAM, Emus M. Gwijangge mengatakan, pemekaran kabupaten/kota di Papua adalah program Jakarta yang hendak menyingkirkan orang asli Papua (OAP).

“Dan itu kelakuan jelek dari elite politik yang kalah politik di salah satu kabupaten,” jelas Emus M. Gwijangge saat rapat dan diskusi penjaringan isu strategis tentang Papua oleh Panitia Rakernas Asosiasi MahasiswaPegunungan Tengah Papua se Indonesia(AMPTPI)  ke III, akhir pekan kemarin di Jayapura.

“Tapi, pandangan itu bukan kepentingan orang asli Papua, tetapi kepentingan hanya sesaat dari Jakarta. Padahal, untuk menjadi sejahtera, Tuhan sudah kasih tanah Papua ini yang penuh akan sumber daya alam, kita bisa kerja dan kita bisa dapat uang,” ujar Emus.

“Kami (DPRP dan Gubernur Papua) sudah sepakat sama-sama, bahwa tidak boleh lagi ada pemekaran kabupaten dan kota bahkan provinsi selagi kita masih pimpin Papua. Itu sudah harga mati,” tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, komitmen bersama tersebut bukan asal-asalan saja, tapi ha itu menadi nyata bahwa selama kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal tidak ada lagi pemekaran daerah otonom baru (DOB).

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menegaskan, oknum tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu dengan wacana pembentukan sejumlah provinsi dan kabupaten dan kota baru di Papua.

“Kita ini hidup dalam tata pemerintahan dan bernegara yang benar. Jadi harus mengikuti mekanisme. Jangan lompat-lompat. Kepala suku jalan sendiri-sendiri ke Jakarta lalu tidur di Kantor Komisi II DPR. Kelakuan seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Orang Papua tidak boleh ada kebiasaan seperti itu,” beber Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur bahkan berkeinginan untuk menjadi Warga Negara Australia “WNA” jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah Daerah Otonom Baru “ DOB” di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura Hotel Aston, 15/04/15.

“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan BURUK yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di Tanah Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,” pungkas Gubernur Papua. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DOB, Program Jakarta Yang Memiskinkan OAP