Empati Jokowi pada Kasus Paniai Berdarah, Harus Disertai Dengan Langkah Kongkrit

share on:
John NR. Gobai, Penehas Lokbere, Marinus Yaung dan Frits Ramandey sedang memberikan keterangan pers tentang aasus Paniai Berdarah, Jumat (08/04/2016) - Jubi/Abeth You
John NR. Gobai, Penehas Lokbere, Marinus Yaung dan Frits Ramandey sedang memberikan keterangan pers tentang aasus Paniai Berdarah, Jumat (08/04/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan berjnnji bahwa salah satu beban negara yang mengusik kenyamanan Indonesia di mata internasional adalah kasus Paniai Berdarah.

Pengamat hukum internasional dari Uncen Jayapura, Marinus Yaung mengatakan, dunia internasional akan terus bertanya tentang kasus Paniai Berdarah. Dan Luhut Pandjaitan berkomitmen sebelum pergi ke Pasifik, bahkan ia mengatakan Presiden Jokowi berkomitmen hendak selesaikan kasus Paniai Berdarah secepatnya.

“Saya mau kasih catatan kepada pemerintah, kami mengapresiasi dan mendukung komitmen pemerintah menyelesaikan Paniai Berdarah. Tapi, pikiran dan metode yang dipakai pemerintah dalam penyelesaian kasus Paniai Berdarah melalui non judisial itu yang saya dapat. Saya pikir, itu yang perlu bicara dengan kami,” kata Marinus Yaung kepada wartawan di kantor KontraS Papua, Jumat (08/04).

Ia mempertanyakan, non judisialnya seperti apa. Sebab pihaknya menginginkan proses judisial melalui proses hukum. Tapi, kalau pemerintah berencana menyelesaikan kasus Paniai Berdarah dengan proses non judisil, maka lembaga-lembaga HAM di Papua, seperti Komnas HAM dan SKP HAM itu harus dilibatkan dalam membicarakan cara penyelesaian non judisialnya itu.

“Karena ujung dari non judisial itu adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, tanpa mengungkap siapa pelaku penembakan itu sama saja memaksakan kami pihak korban untuk berdamai dengan pelakunya. Tidak bisa seperti itu,” tegasnya.

“Jadi tolong pak Presiden Jokowi dan pak Menkopolhukam untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, yakni kasus Paniai Berdarah dengan secepatnya,” bebernya.

Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobai mengatakan, dengan terus tidak dibuka ruang untuk penyelesaian, pemerintah Indonesia dengan sendirinya telah menurunkan namanya dari kapasitasnya sebagai negara demokrasi di mata publik internasional.

“Karena, bicara soal kemanusiaan itu menjadi masalah utama dari sleuruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Semakin dibiarkan, masalah itu akan ke mana-mana, sehingga jangan kemudian pemerintah pusat menyalahkan orang Papua yang terus bicara tentang pelanggaran HAM. Karena kita adalah korban, tidak ada korban di dunia yang tidak akan terus berteriak tentang apa yang dia rasakan,” jelasnya.

Menurut Gobai, masyarakat korban di Paniai sedang menunggu upaya kongkrit dari Presiden Joko Widodo.

“Kata empati dari Presiden Jokowi saja, itu tidak cukup,” jelasnya.

Empati, lanjut Gobai harus dikongkritkan dengan langkah yang nyata, yaitu menyelesaikan kasus ini. Kalau tim Ad Hoc datang, kami siap bantu untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Frits Ramandey, ketua Komnas HAM Perwakilan Papua mengatakan, selain berkata harus ada instruksi tertulis Presiden Jokowi.

“Kasus Paniai Berdarah ini termasuk pintu masuk dalam rangka merubah citra masyarakat terhadap berbagai pelanggaran Ham yang terjadi di Papua,” imbuhnya.

Ramandey menegaskan, upaya pro justisia tetap harus dikedepankan dan kasus lain juga harus dibangun.

“Informasi terakhir dari tim Ad Hock harus kordinasi ke instansi terkait soal administrasi. Yang jelasnya tahun ini sudah turun. Aparat juga harus buka diri,” bebernya. (Abeth You)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Empati Jokowi pada Kasus Paniai Berdarah, Harus Disertai Dengan Langkah Kongkrit