Puncak Krisis Kepercayaan Masyarakat Papua pada Jokowi

share on:

Terima kasih pak Jokowi tindakan anda telah menyatakan bahwa kita memang beda

Presiden RI Joko Widodo Bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Nur Alam Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekamp - Jubi/Alex
Presiden RI Joko Widodo Bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Nur Alam Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan Hamadi-Holtekamp – Jubi/Alex

Oleh : Meki Mulait

SEJARAH kelam masyarakat Papua menciptakan harapan hidup yang dilematis. Pada satu sisi masyarakat Papua secara resmi dan sah dinyatakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui  Pepera  tahun 1967, pada sisi lain masyarakat Papua merasa terancam akan masa depan hidup di atas tanah leluhurnya sendiri. Kondisi hidup yang buruk baik dari sisi ekonomi, sosial, politik budaya, pendidikan bahkan kesehatan semakin meyakinkan tidak ada jaminan masa depan hidupnya. Pelanggaran HAM baik yang berat sampai yang ringan semakin memperjelas kekwatiran masa hidupnya. Adakah harapan masa depan yang lebih baik dari kenyataan ini? Kepada siapa orang Papua menaruh harapan? Apakah para pemimpin (presiden) negeri ini memberi jaminan akan kekhawatiran masyarakat Papua?

Pergantian kepemimpinan dari satu presiden ke presiden berikutnya tidak memberikan harapan bagi penyelesaian persoalan Papua. Dua periode (2004-2010 dan 2010-2014) mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih akrab disapa SBY memimpin Indonesia hanya meninggalkan wacana dialog  Jakarta Papua. Beliau telah menjanjikan membuka ruang dialog  dan membangun pendekatan persuasif dengan orang Papua. Namun sampai berakhir masa kepemimpinannya tahun 2014 tidak memberikan suatu solusi.

Pada akhir kepemimpinannya, SBY memang memberi ruang  kepada pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe untuk merekontruksi UU Otsus menjadi Otsus Plus, namun itu pun rupanya terlambat. Gubernur Papua Lukas Enembe telah pasang badan untuk meloloskan rancangan UU Otsus Plus untuk masuk dalam Prolegnas 2015 di parlemen. Namun DPR dan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan presiden Jokowi tidak menanggapi secara serius. Dari tahun 2014 ke 2015 bergeser lagi 2016 dan akhirnya Enembe mengambil sikap untuk  tidak mendorongnya. Enembe dengan nada kesal menegasakan, “Sudah lupakan saja yang namanya Otsus Plus. Kita sudah berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dengan merevisi UU Otsus namun pemerintah pusat tidak menggapinya secara seius, maka lupakan saja itu.”

Menurutnya ini suatu bentuk ketidakseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua. Padahal di Papua dengan berbagai kesulitan terus berupaya membangun dengan mendorong pendekatan-pendekatan yang bisa mempercepat pembangunan. Enembe akhirnya memutuskan untuk mengubur  harapan Otsus Plus. Kini mereka sedang wacanakan untuk mengembalikan Otsus dan sebagai  gantinya mengelola kekayaan alam Papua sendiri. Menurutnya Jakarta selama ini berbohong kepada orang Papua. Selama  empat tahun terakhir Freeport memberikan 487 triliun bagi Negara namun kita di Papua dan Papua Barat hanya dikasih 7  triliun.  Dimana  keadilannya. Ini sangat tidak adil, tegasnya.

Sekalipun orang Papua merasa diperlakukan tidak adil dengan berbagai kebijakan pusat, namun mereka tetap memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Munculnya Jokowi dipanggung politik orang nomor satu RI  pada pilpres  2014  memberikan harapan. Harapan itu telah diwujudkan dengan dukungan 72,49% dari masyarakat Papua 67,63% Papua Barat (Kompas,22/7/2014). Harapan terdalam rakyat Papua tentunya pemulihan masa kelam yang telah berlarut-larut dan tidak tegas serta transparan dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Menyelesaikan persoalan Papua dengan mengejar pembangunan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun infrasruktur memang penting, namun dalam filosofi orang Papua, harkat dan martabat jauh lebih utama. Dengan pengakuan dan penghargaan akan keberadaan rakyat Papua sebagai anak negeri akan membangkitkan semangat nasionalisme yang memungkinkan pembangunan yang lain. Bagaimana mungkin kita bangun pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur sementara secara mental-spiritual orang Papua masih merasa tersinggirkan dan teralienasi dari tanahnya sendiri.

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Puncak Krisis Kepercayaan Masyarakat Papua pada Jokowi