Tanpa Instruksi Tertulis Presiden, Tim Ad Hoc Kasus Paniai Berdarah Lemah

share on:
Simon Degei, salah satu korban yang juga siswa SMA Negeri 1 Paniai Timur, Enarotali ketika ditangisi keluarganya di lapangan sepak bola Karel Gobai Enarotali, Paniai (08/12/2014) - Jubi/Abeth You
Simon Degei, salah satu korban yang juga siswa SMA Negeri 1 Paniai Timur, Enarotali ketika ditangisi keluarganya di lapangan sepak bola Karel Gobai Enarotali, Paniai (08/12/2014) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia mengatakan proses penyelesaian kasus penembakan empat siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai tidak cukup melalui istruksi lisan presiden.

“Presiden tidak bisa hanya bicara-bicara. Keluarga korban menunggu tindakan nyata. Perlu penyataan tertulis,” ungkap kordinator SKP HAM Papua, Peneas Lokbere, dalam jumpa persnya di Kantor KonraS Jayapura, di Kota Jayapura, Papua, Jumat (8/4/2016)

Kata dia, daya tekan, daya ikat instruksi tertulis berbeda dengan intruksi lisan. Instruksi lisan itu tidak bisa mendukung tim Ad Hoc yang dibentuk Komnas HAM RI memeriksa instistusi lain, terutama institusi yang tidak koperatif, TNI dan POLRI.

“Presiden harus menekan, mendesak institusi keamanan mau membuka diri, kerja sama dalam menyelesaikan kasus Paniai,” ungkapnya.

Ketua Dewan Adat Paniai, John NR Gobay mendesak presiden tidak hanya obral janji terhadap orang Papua soal kasus Paniai. Presiden harus memberikan kepastian kepada rakyat Papua dan korban dalam kasus Paniai.

“Presiden harus membuat instruksi tertulis supaya tim ad hoc bisa kerja,” kata Gobay.

Ketua Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frist Ramandey mengatakan tim Ada Hoc memang membutuhkan intruksi tertulis supaya tim punya daya desak.

“Instruksi presiden secara lisan itu tidak punya daya paksa, lemah. Intruksi presiden itu perlu tertulis sebagai strategi penyelesaian,” katanya dalam jumpa pers itu.

Kata dia, tim ad hoc memang terbentuk atas perintah UU, hanya tidak punya daya desak.

“Tidak memiliki kewenangan diskresi, memaksa,” ungkapnya.

Karena itu, tim yang ada tidak bisa memeriksa institusi lain. Kalau mau meminta keterangan lintas institusi, tim Ad Hoc harus meminta izin.

“Kalau tidak, ya, kita hanya tunggu TNI/POlri lebih koperatif,” harapnya. (Mawel Benny)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tanpa Instruksi Tertulis Presiden, Tim Ad Hoc Kasus Paniai Berdarah Lemah