18 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK, Lebih dari 1000 Orang Papua Telah Ditangkap

share on:
Kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota saat melakukan siaran pers mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua di Jakarta, Selasa (12/4/2016) - Jubi/Victor Mambor
Kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota saat melakukan siaran pers mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua di Jakarta, Selasa (12/4/2016) – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Puluhan kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua.

Pada tanggal 5 April 2016, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika mengadakan kegiatan doa bersama supaya United Liberation Movement for West Papua (ULWMP) bisa diterima di forum diplomatik Pasifik selatan yakni Melanesian Spearhead Group (MSG) di halaman Gereja GKII Golgota di Timika, Papua. Namun ketika kegiatan masih berlangsung, tiba-tiba aparat gabungan TNI/Polri membubarkan kegiatan dengan mengeluarkan tembakan ke atas beberapa kali dan menyerang kerumunan massa.

“Aparat gabungan TNI/Polri memukul, menendang, menghantam dengan popor senjata puluhan peserta kegiatan. Sejumlah spanduk, pakaian dan noken disita oleh polisi. Ada pula satu anggota TNI yang menelanjangi anggota KNPB yang berinisial IT. Dua anggota KNPB berinisial AD dan AE juga terluka parah hingga harus dirumahsakitkan,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di gedung LBH, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Penyerangan oleh aparat keamanan tersebut, lanjut Alghiffari berujung pada ditangkapnya 15 anggota KNPB. 13 orang kemudian dibebaskan pada keesokan harinya dengan status wajib lapor hingga waktu yang belum ditentukan. Dua lainnya yakni Steven Itlay dan Yus Wenda masih ditahan.

Yus Wenda ditahan dengan pasal 351 yakni pasal penganiayaan, meskipun ancaman maksimum pasal tersebut hanya 2 tahun 8 bulan yang berarti seharusnya Yus Wenda berhak untuk tidak ditahan. Sedangkan Steven Itlay dikenakan pasal 106 yakni pasal makar. Steven Itlay dipindahkan dari Polres Mimika ke rumah tahanan Brimob yang jaraknya sangat jauh dari Timika.

“Diduga kuat ini adalah upaya incommunicado yakni mengisolir Steven Itlay, dan hal ini sangat meresahkan perihal keselamatannya,” tambah Alghiffari.

Di tempat yang sama, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman mengatakan rakyat Papua yang diorganisir oleh KNPB akan kembali melakukan kegiatan yang sama pada tanggal 13 April 2016, namun dengan skala yang jauh lebih masif yakni serentak di tujuh kota yakni di Jayapura, Fak-fak, Manokwari, Yahukimo, Sorong, Timika, dan Merauke. Aksi ini juga didukung oleh gereja setempat.

Ia menjelaskan, berbagai penangkapan telah terjadi sejak 2013 di Papua. Terdapat 653 penangkapan dari April 2013-Desember 2014 (ICP: 2015); 479 penangkapan dari 30 April-1 Juni 2015 (KNPB:2015).

“Hanya dalam 18 bulan pemerintahan Jokowi-JK, lebih dari 1000 penangkapan telah terjadi di Papua, khususnya terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan, masyarakat adat yang berjuang untuk hak-hak ulayatnya, serta masyarakat biasa yang tanpa sebab jelas turut menjadi sasaran represi aparat,” jelas veronica.

Mengingat pola represifitas dan impunitas aparat keamanan yang terus berulang di Papua seperti halnya juga peristiwa tanggal 5 April kemarin, Verovika menambahkan patut diduga kuat rakyat Papua akan kembali mengalami represi yang masif pada tanggal 13 April.

“Untuk itu, kami menyatakan bahwa kami mendukung penuh hak konstitusional atas kebebasan berekspresi rakyat Papua. Kami juga mendesak aparat gabungan TNI/Polri untuk tidak bertindak represif kepada rakyat Papua khususnya pada aksi besar-besaran tanggal 13 April 2016 besok,” harap Veronika. (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  18 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK, Lebih dari 1000 Orang Papua Telah Ditangkap