Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik

share on:

Jayapura, Jubi – Minuman beralkohol atau yang biasa disebut minuman keras (miras) saat ini menjadi topik paling hangat di tengah masyarakat Papua. Banyak yang setuju miras dilarang beredar di seluruh provinsi Papua, namun ada juga yang merasa larangan peredaran miras terlalu berlebihan.

Ilustrasi: Ribuan Botol Miras Yang Tersimpan Dalam Puluhan Karton Hasil Sitaan Tim Gabungan Provinsi Papua - Jubi/Alex
Ilustrasi: Ribuan Botol Miras Yang Tersimpan Dalam Puluhan Karton Hasil Sitaan Tim Gabungan Provinsi Papua – Jubi/Alex

Sudah sekian lama masyarakat dan pemerintah di provinsi Papua ini merasa yakin, miras adalah salah satu dari sekian banyak penyebab pembangunan manusia di Papua ini tidak bisa berjalan normal. Kaum perempuan Papua, seringkali menyebutkan miras sebagai penyebab kekerasan domestik maupun kekerasan terhadap perempuan ke dalam berbagai forum publik. Catatan kepolisian menunjukkan miras sebagai penyumbang angka kecelakaan lalulintas yang signifikan. Kematian akibat mengkonsumsi miras terjadi setiap tahun. Kekerasan dan kematian ini membuat masyarakat mendesak pemerintah daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi mengendalikan peredaran miras. Beberapa kota dan kabupaten kemudian menerbitkan Peraturan Daerah untuk mengendalikan peredaran miras, salah satunya Kota Jayapura. Demikian juga Provinsi Papua yang menerbitkan Perdasi No 15 Tahun 2013.

Baca Menteri Pemberdayaan Perempuan Minta Pemkot Jayapura Seriusi KDRT Baca Miras Penyebab Utama Lakalantas di Jayapura

Apakah peraturan daerah ini berjalan efektif? Entahlah. Miras masih bisa ditemukan di toko-toko penjual miras dari pagi hingga malam hari. Lewat tengah malam hingga pagi hari miras masih bisa ditemukan di kios-kios pengecer. Anak-anak berseragam sekolah masih bisa membeli miras. Orang mabuk bisa kita temukan 24 jam sehari di banyak sudut kota Jayapura ini.

Baca 14 Mei, Semua Toko Miras Ditutup

Tidak adanya perubahan ini mendorong Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Pakta Integritas larangan minuman beralkohol yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota se provinsi Papua akhir Maret lalu. Pakta Integritas ini memang hanya mencuri sedikit perhatian publik Papua, karena publik tak yakin pada keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun setelah pemerintah provinsi melakukan razia pada gudang-gudang miras milik para pengusaha miras di Kota Jayapura, polemik soal miras ini menjadi topik paling hangat.

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik