Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik

share on:
Wali Kota Sorong saat memusnahkan miras yang disita - Jubi/Ness Makuba
Wali Kota Sorong saat memusnahkan miras yang disita – Jubi/Ness Makuba

Jefferson M. Fish dalam bukunya “Drugs and Society: US Public Policy” mencatat jauh setelah The21st Amendment diterbitkan publik AS tetap menganggap larangan alkohol secara nasional merupakan kebijakan publik yang buruk. Larangan itu, bagaimanapun, menghasilkan efek samping negatif jauh lebih substansial.

Namun Lisa McGirr yang menulis buku “The War on Alcohol : Prohibition and the Rise of the American State” menyampaikan pada publik bahwa perang terhadap alkohol di AS ini memberikan kontribusi besar bagi bangkitnya negara yang sekarang menjadi negara adikuasa ini. Setidaknya, dia mencatat dua kontribusi besar dari “perang terhadap alkohol” ini.

Pertama, rakyat AS, terutama mereka yang lahir dan besar di New York City menyadari bahwa kota mereka telah dipenuhi oleh kaum imigran. Pada tahun 1910 kota ini mencatat 41 persen penduduknya lahir di luar AS. Inilah puncak imigrasi terbesar yang masuk ke AS sepanjang sejarah AS. Kesadaran ini membuat penduduk AS mendesak pemerintah mengendalikan kaum imigran. McGirr dengan jelas menggambarkan sebuah peristiwa kekerasan pekerja di Herrin, berubah menjadi “perang” terhadap imigran Italia yang saat itu dikenal sebagai kaum pemabuk. The 18th Amendment, mau tidak mau, telah menjadi alat untuk mengendalikan kaum imigran.

Kedua, The 18th Amendment berkontribusi besar terhadap perubahan rezim hukum di AS. Sejak diterapkan, kekuasaan polisi federal AS tumbuh semakin kuat, konstruksi penjara juga diperkuat dan pengadilan menjalankan lagi permohonan pembebasan bersyarat. “Perang Alkohol” ini, menurut McGirr telah menggali lebih jauh ke dalam praktek peradilan yang semakin memperkuat negara ini. Lebih dari ratusan kasus dalam “Perang Alkohol” ini telah digunakan untuk memperbaharui The Fourth Amendment (Amendment IV) – yang berhubungan dengan pencarian dan penyitaan- dan membangun sebuah rezim hukum baru dan kemudian digunakan untuk perang terhadap narkoba.

Komoditas Politik

Situasi politik sejak “Perang Alkohol” ini dilakukan pun tak lepas dari perhatian McGirr. Ia mencatat, larangan alkohol ini menjadi inspirasi bagi kubu partai Demokrat. Partai Demokrat meraih simpati para korban “Perang Alkohol” ini dengan kampanye memerangi kemiskinan dan memberdayakan tenaga kerja.

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik