Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik

share on:
Penandatanganan Pakta Larangan Miras oleh Wali Kota Jayapura bersama Kepala Daerah se Provinsi Papua pada akhir Maret lalu - Jubi/Alexander Loen
Penandatanganan Pakta Larangan Miras oleh Wali Kota Jayapura bersama Kepala Daerah se Provinsi Papua pada akhir Maret lalu – Jubi/Alexander Loen

Meskipun Herbert Hoover memenangkan pemilihan Presiden AS ke 31, namun Franklin Roosevelt yang kemudian menjadi Presiden AS dari tahun 1933-1945, mendapat dukungan besar dari para korban “Perang Alkohol” yang berbondong-bondong menjadi simpatisan dan kader Demokrat.

Rosevelt oleh Partai Demokrat dicitrakan sebagai tokoh ambisius yang siap memimpin AS dengan cara yang liberal. Ia mengeksploitasi larangan minuman keras menjadi kekuatan kampanyenya. Ia menawarkan berbagai program yang dirancang untuk menghasilkan pekerjaan untuk pengangguran, yang menurutnya terjadi karena “Perang Alkohol”. Pekerjaan bagi pengangguran ini akan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjanjikan reformasi ekonomi melalui regulasi Wall Street, bank dan transportasi. Sebagian besar kampanyenya ditujukan pada pengangguran dan petani yang merupakan korban “Perang Alkohol” paling signifikan. Puncaknya, janji pencabutan larangan terhadap alkohol yang diwujudkannya tak lama setelah ia menjadi Presiden AS pada tahun 1933 membuat popularitasnya semakin bertambah hingga dia memenangkan pemilihan ulang pada tahun 1936.

Provinsi Papua, tentu bukan AS. Provinsi Papua tak bisa menerbitkan undang-undang sebagai dasar hukum tertinggi di bawah UUD 1945 untuk melarang produksi, distribusi dan peredaran alkohol. Papua hanya bisa menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkadang berbenturan dengan peraturan diatasnya. Namun sama seperti bangsa Amerika pada awal abad 19, rakyat Papua menjadi rakyat yang paling bermasalah dengan alkohol. Dan rakyat Papua perlu usaha keras untuk berubah. Bukan hanya berubah menjadi komunitas yang bebas alkohol, tapi lebih dari itu, bebas dari stigma Pemabuk yang selama ini diberikan untuk Orang Asli Papua.

Papua tak hanya butuh Peraturan Daerah, Pakta Integritas, razia, demonstrasi, argumentasi soal Penghasilan Daerah ataupun Obrolan di media sosial untuk bebas dari alkohol dan bebas dari stigma pemabuk. Papua juga butuh komitmen politik, komitmen moral, komitmen sosial dan komitmen pada diri sendiri untuk berubah. Perubahan yang diharapkan bukan hanya berakhir pada “zero miras”, tapi bagaimana perubahan yang dilakukan ini bisa membawa Orang Asli Papua benar-benar menjadi tuan di atas tanahnya sendiri! (*)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Larangan Miras di Papua, Rezim Hukum dan Komoditas Politik