Kadisperindakop: Ada Yang Sengaja Menjerumuskan Gubernur

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Melihat Minuman Beralkohol Yang Disita Tim Gabungan Provinsi - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Melihat Minuman Beralkohol Yang Disita Tim Gabungan Provinsi – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Terkait dengan polemik Miras, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, Robert Awi menilai adanya kesengajaan dari oknum-oknum pegawai Provinsi Papua yang membiarkan razia miras terjadi padahal Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 milik Pemprov Papua telah dibatalkan oleh Kemendagri.

“Saya melihat ada yang sengaja menjerumuskan beliau,( Gubernur, Red),” kata Robert Awi kepada wartawan, Selasa (12/4/2016)

Dengan begitu, Pemprov tidak memiliki aturan yang kuat, dan kalaupun ada perda 15 Tahun 2013, yang diusulkan. Dan Pakta Integritas bukan menjadi salah satu dasar hukum, sehingga wajarlah ada beberapa pengusaha yang punya niat melakukan gugatan.

“Tidak ada yang bicara (Pegawai Pemprov, Red) ke Pa Gub, bahwa, Pa Gub ini salah Pak, Bapak harusnya seperti ini,” tegasnya

Menurutnya Pakta integritas ini seharusnya diikuti dengan penyusunan (Peraturan Daerah) Perda, setelah penyusunan perda dan disosialisasikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sehingga nantinya diikuti dari perubahan Perda yang ada di Kabupaten Kota tentang pelarangan Miras dan razia miras tidak dilakukan,” lanjutnya.

Meski sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur untuk menutup tempat yang menjual miras sangat baik tetapi Awi menyesalkan caranya. Menurutnya, Pemprov Papua tidak ada koordinasi ketika masuk ke rumah tangga orang.

“Karena yang punya rakyat adalah Kota Kabupaten, ijinlah, kordinasi lah, kami juga kecewa,” tegasnya.

Legislator Papua yang mendukung pemberlakuan Perda itu, Thomas Sondegau mengatakan hingga kini masih terjadi perdebatan mengenai pemberlakukan Perda miras itu. Namun perlu diingat, para kepala daerah di Papua sudah menandatangani pakta intergritas. Apapun alasannya, Perda tersebut harus diberlakukan.

“Kalau ada yang mau menggugat Gubernur Papua lantaran pemberlakuan Perda miras itu, itu hak mereka.Tapi perlu diingat, Pemprov Papua mempunyai dasar hukum yang jelas. Sebenarnya mau menyelamatkan manusia Papua atau melindungi pengusaha miras?” kata Thomas Sondegau, Rabu (13/4/2016).

Hal yang sama dikemukakan, Legislator DPRP lainnya, Laurenzus Kadepa yang mendukung adanya peraturan daerah tentang miras oleh Gubernur Papua.

“Jika ada kepala daerah yang protes, kenapa saat penandatangan pakta integritas ketika Rapat Kerja (Raker) bupati/wali kota se Papua di Kantor Gubernur Papua tak menyampaikan pendapatnya?” kata Kadepa.

“Miras pembunuh. Saya mendukung sikap Pemprov Papua melakukan penegakan Perda Miras apapun caranya. Apa yang penting, PAD atau nyawa manusia? Sebenarnya semua daerah dapat menyesuaikan,” ucapnya lagi. (Sindung Sukoco)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kadisperindakop: Ada Yang Sengaja Menjerumuskan Gubernur