Belum Semua Kabupaten Laporkan Penggunaan Dandes 2015

share on:
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua, Donatus Motte - Jubi/Alex
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua, Donatus Motte – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) menyatakan, sampai saat ini belum semua kabupaten yang ada di Papua menyampaikan laporan penggunaan dana desa (Dandes) 2015.

Kepala BPMK Papua, Donatus Motte kepada pers, di Jayapura, Minggu (17/4/2016) mengatakan baru sekitar 10 kabupaten yang telah laporkan penggunaan Dandes 2015, namun daerah Motte tak menjelaskan kabupaten mmana saja belum melaporkan.

“Yang jelas belum semua kabupaten laporkan, bahkan ada dana yang masih ditahan atau belum disalurkan. Padahal seharusnya Maret batas waktu terakhir,” katanya.

Sedangkan untuk Dandes 2016, ujar Motte, baru bisa dikirim dari Jakarta jika laporan penggunaan anggaran 2015 sudah disampaikan dan melengkapi peraturan tentang APBD, APBK, RKPK, RPJMK.

“Jadi memang banyak syarat yang harus dipenuhi. Jadi dana siap ke sana per Maret, karena mulai tahun ini anggaran ditransfer dua tahap Maret dan Agustus, berbeda dengan tahun sebelumnya yang tiga tahap,” ujarnya.

Namun yang menjadi masalah saat ini, kata Motte, adalah pembinaan dari kabupaten, distrik kepada aparat kampung masih sangat kurang.

“Pasalnya banyak kabupaten melihat dana desa dan prospek ini biasa-biasa saja sehingga tidak memperhati dengan baik. Padahal masyarakat merasa memiliki uang lewat progam ini,” kata Motte.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kabupaten dan kota untuk menggunakan dana desa (Dandes) secara terarah dan tidak tumpang tindih, sehingga benar-benar bisa memberi manfaat bagi masyarakat di kampung-kampung.

“Khusus untuk Dandes, sesuai dengan undang-undang desa, anggarannya memang perlu terus ditingkatkan,” kata Lukas Enembe.

Menurut Enembe, berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun atau meningkat 5,6 persen dibandingkan dengan APBN tahun 2015.

“Distribusi dari volume belanja tersebut, masing-masing sebesar 37,4 persen (sekitar Rp784,1 triliun) dan sebesar 36,7 persen (sekitar 770,2 triliun) dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga serta transfer ke daerah dan dana desa,” ujarnya.

Sementara sisanya sebesar 25,8 persen (sekitar Rp541,4 triliun) dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

“Khusus untuk Provinsi Papua, total alokasi belanja APBN tahun 2016 mencapai Rp14,05 triliun,” kata Enembe. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Belum Semua Kabupaten Laporkan Penggunaan Dandes 2015