Sudahi Polemik Perda Miras, Pikirkan Masa Depan Orang Papua

share on:
Ribuan botol miras yang tersimpan dalam puluhan karton hasil sitaan tim gabungan Provinsi Papua – Jubi/Alex.
Ribuan botol miras yang tersimpan dalam puluhan karton hasil sitaan tim gabungan Provinsi Papua – Jubi/Alex.

Jayapura, Jubi – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin berharap berbagai pihak yang belakang ini pro dan kontra terhadap diberlakukan Perda larangan minuman keras (miras) di Papua segera menyudahi polemik dan adu argumen.

Ia mengatakan, yang perlu kini dipikirkan adalah masa depan orang Papua. Semua pihak harus saling mendukung dalam hal ini. Perda itu memang pasti tak sempurna masih ada berbagai kekurangan. Namun hal tersebut bisa dibenahi seiring berjalannya waktu.

“Ini untuk menyelamatkan semua orang di Papua. Bukan hanya orang asli Papua saja. Berbagai pihak harus saling mendukung. Papua punya kebijakan khusus. Itu harus diingat. Ini keputusan khusus. Sudahi polemik. Ini sebaiknya dijalankan dulu, seiring waktu jika ada kekurangan dibenahi,” kata Mimin kepada Jubi akhir pekan lalu.

Menurutnya, Pemprov Papua dan DPR Papua ketika itu mengesahkan Perda Miras akibat melihat berbagai gejolak di Papua yang disebabkan Miras, terutama angka kriminal, kecelakaan lalu lintas dan kekerasan dalam rumah tangga.

“Kenapa semua pihak kini berdebat masalah Miras ini. Kenapa pihak-pihak yang menandatangani pakta integritas ketika itu tak menolak jika memang tak setuju. Setelah penandatanganan barulah protes,” ucapnya.

Menurutnya, beruntung kini sudah ada otonomi sehingga pemerintah kabupaten/kota bisa membantah instruksi dari pemerintah provinsi. Di zaman dulu sebelum ada otonomi, apa yang jadi instruksi gubernur mau tak mau harus dilaksanakan pemerintah di bawahnya.

“Kecuali ketika itu gubernur sendiri yang tandatangan pakta integritas, barulah bisa bicara ini itu. Tapi ini Kapolda, Pangdam, Kejati, dan pejabat lainnya termasuk bupati/wali kota juga tandatangan. Jadi saya salut karena pihak keamanan juga mendukung itu,” katanya.

Terpisah, Bupati Merauke, Fredy Genze mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan tersebut. Namun dalam bertindak, pemerintah setempat lebih berhati-hati.

“Sejak beberapa hari lalu, kami melakukan patroli. Khusus minuman lokal. Kami basmi tanpa ampun. Siapapun yang terlibat, dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun untuk minuman beralkohol kami mengedepankan berbagai tahapan. Tidak sporadis, tidak anarkis, tidak radikal,” kata Gebze.

Menurutnya, Pemkab Merauke akan melihat kembali izin yang dimiliki para pengusaha. Izin itu akan di seleksi, di sortir dan dilaporkan ke pemerintah di atasnya. Apalagi untuk minuman beralkohol itu izinnya adalah Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Perlu kita cermati dari sisi hukumnya. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sudahi Polemik Perda Miras, Pikirkan Masa Depan Orang Papua