Legislator Ingin Penegak Hukum Audit Dana Otsus di Kabupaten

share on:
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Doc
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa ingin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian segara mengaudit dana Otsus yang diberikan ke kabupaten kota se Papua terutama kabupaten di wilayah adat Mepago yakni Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM itu mengatakan, hal itu perlu dilakukan jika melihat laporan progress penggunaan dana Otsus untuk Kartu Papua Sehat (KPS) dan program Gerakan Bangkit, Mandiri dan Sejahtera (Gerbangmas) oleh para kepala daerah di Papua ketika rapat kerja (Raker) se Papua, Maret 2019 lalu,

“Seharusnya itu tugas Polisi, BPK dan Kejaksaan. Jangan para institusi penegak hukum itu hanya bisa melawan rakyat sipil daripada koruptor,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Senin (18/4/2016).

Menurutnya, jangan membiarkan dan seolah melindungi para koruptor untuk kepentingan tertentu. Apapun alasannya dana yang diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat harus tepat sasaran. Jika tidak, pengelola anggaran itu harus dipertanyakan.

“Makanya saya usul audit sebelum Pilkada 2017. Itu juga bagian dari program Presiden Jokowi yakni revolusi mental, tingkat pejabat pun harus revolusi, tidak hanya pemuda,” ucapnya.

Katanya, bagaimana jadinya jika seorang pejabat tak punya ide, gagasan, sarat masalah dan korupsi dibiarkan serta dilindungi. Tak ada langkah hukum terhadap mereka.

“Bagaimana bisa membangun daerahnya jika orientasinya bukan untuk memajukan masyarakat dan daerahnya,” katanya.

Terpisah Wakil Ketua Komisi I, Orgenes Wanimbo Tolli Wone. Namun ia tak memungkiri jika ada juga kepala daerah di Papua yang benar-benar punya visi misi dan program untuk membangun masyarakat dan daerahnya.

“Ya ini perlu tindakan nyata. Jika ada pejabat Papua yang tak maksimal dan terindikasi melakukan penyimpangan, perlu diperiksa dan diaudit. Jangan masyarakat hanya dijadikan tameng untuk mendapat anggaran,” kata Tolli Wone. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator Ingin Penegak Hukum Audit Dana Otsus di Kabupaten