Wasuok Siep Jabat Sekretaris MRP

share on:
Sekretaris MRP yang lama, Yosep I.S. Matutina menandatangani berita acara disaksikan sekretaris MRP yang baru, Wasuok Siep dan Sekda Provinsi Papua, T.E.A. Herry Dosinaen, Senin (18/04/2016) - Jubi/Abeth You
Sekretaris MRP yang lama, Yosep I.S. Matutina menandatangani berita acara disaksikan sekretaris MRP yang baru, Wasuok Siep dan Sekda Provinsi Papua, T.E.A. Herry Dosinaen, Senin (18/04/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, T.E.A. Herry Dosinaen mengatakan kehadiran MRP yang merupakan roh dari UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khsusus (Otsus), namun ternyata UU itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

“UU itu seolah-olah menjadi mandul, karena terpasung oleh regulasi-regulasi sektoral lainnya,. Kita semua baca, pasal demi pasal, setiap pasal selalu diakhiri akan diatur dengan perundang-undangan lainnya,” ujar Dosinaen pasca melantik Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP), di di aula MRP, Kota Jayapura, Senin (18/4/2016).

Serah terima dari pejabat Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Yosep I.S. Matutina kepada Sekretaris MRP yang baru, yakni Wasuok Siep yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua.

Namun Sekda meminta pejabat baru adalah untuk melaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang melekat dalam organisasi Majelis Rakyat Papua (MRP).

Hal lainnya yang perlu dicatat semua pihak di tanah Papua, sampai hari ini peraturan pemerintah merupakan break down tentang UU No 21 Tahun 2001, baru satu peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah No 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Pertanyaannya adalah, apakah ini keseriusan pemerintah pusat dalam menerapkan UU Otsus ini ataukah tidak proaktifnya kita semua, untuk bagaimana peraturan pemerintah itu harus ada dan bisa diaplikasikan,” paparnya.

Lanjutnya, UU Otsus ibarat sebuah permen yang diberikan oleh Jakarta kepada rakyat Papua seakan membujuk anak kecil yang sedang menangis. “Itulah sebabnya, di dalam kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, mencoba untuk mengemas bersama semua stakeholder, MRP, DPRP, dan instansi vertikal lainnya. “Kita mencoba mengemas rancangan UU Otsus bagi tanah Papua yang harus direvisi secara total,” bebernya.

Dikatakan, itu juga menjadi tanggungjawab bagi MRP. Di akhir masa jabatan, MRP harus bekerjakeras untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

“Sehingga tugas dan tanggungjawab sepenuhnya ada di pak sekretaris yang baru. Horizontal maupun  diagonal, yang penting adalah pelayanannya terhadap para pimpinan dan anggota MRP, juga bagaimana menghimpun seluruh staf ini agar bisa bekerjasama dengan baik,” terangnya.

Sekretaris MRP, Wasuok Siep mengatakan, kehadiran pihaknya adalah guna membantu kinerja dari pimpinan dan anggota MRP dalam rangka pembenahan sistem kerja yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya.

“Tugas utama adalah kita melayani pimpinan MRP. Kami bukan pimpinan, tapi kami adalah staf yang harus menghormati kepada pimpinan dan anggota MRP yang membutuhkan pelayanan,” jelas Siep.

Langkah pertama yang akan dilakukan pihaknya adalah menggelar pertemuan dengan pimpinan dan staf, sekaligus mendengarkan apa saja yang harus dikerjakan ke depan.

“Setelah lakukan pertemuan dengan staf apa yang kita mau buat di situ akan terlihat dari semua staf ini akan memberikan masukan, selama pejabat lama dengan kelebihan-kelebihan beliau dengan kekurangan beliau. Sehingga dengan masukan itu menjadi satu acuan untuk kita bisa buat yang terbaik untuk ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Wasuok Siep Jabat Sekretaris MRP