Pemda Akan Tinjau Pertambangan Yang Tidak CnC

share on:
Ilustrasi tambang - hukumpertambangan.com
Ilustrasi tambang – hukumpertambangan.com

Jakarta, Jubi – Izin pertambangan di berbagai daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampak permanen lingkungan hidup karena telah terbukti berbagai kerusakan alam yang terjadi dipengaruhi beragam aktivitas pertambangan.

“Sudah sejak lama izin pertambangan diperoleh secara gampang tanpa mempertimbangkan dampak permanen kerusakan lingkungan,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Menurut dia, di Kalimantan Timur luasan areal pertambangan dapat mencapai 75 persen dari luas provinsi.

Ia menegaskan bahwa reklamasi lahan tambang tidak akan pernah bisa memulihkan keanekaragaman hayati yang sudah hilang.

“Belum terhitung lagi bagaimana dampak tambang batubara terhadap hilangnya lahan pertanian produktif, penurunan kualitas air sungai dan kelangkaan air yang konsekuensinya berdampak mengerikan bagi penduduk setempat,” katanya.

Aktivitas pertambangan yang tidak mentaati aturan yang berlaku memang bakal berpotensi ditutup oleh pihak pemda.

Seperti Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwartakan akan mencabut 109 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak clean and clear (CnC) di daerah itu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB, Muhammad Husni di Mataram, Selasa (12/4), mengatakan ke 109 IUP tersebut, merupakan bagian dari 114 perusahaan yang mendapat evaluasi dari pemerintah, karena masa berlaku IUP sudah habis.

Dia menjelaskan, pencabutan IUP 114 baik perusahaan dan perorangan itu dilakukan seiring perubahan kewenangan bidang mineral dan bahan tambang dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi.

Dari ke 114 IUP itu, dua diantaranya adalah pertambangan bahan galian logam dan batuan.(*)

Editor : Zely Ariane
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemda Akan Tinjau Pertambangan Yang Tidak CnC