Masalah Politik dan HAM Papua Urgen dan Segera Diselesaikan

share on:
Direktur LP3BH Manokwati, Yan Christian Warinusi - Jubi/Dok.
Direktur LP3BH Manokwati, Yan Christian Warinusi – Jubi/Dok.

Jayapura, Jubi – Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengatakan bahwa masalah HAM dan status politik Papua segera diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi.

 “Hal ini disebabkan karena Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini semakin ditantang untuk segera menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM (yang berat) yang sudah terjadi baik di masa lalu (sebelum tahun 2000, saat berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM), kasus-kasus pelanggaran HAM sejak tahun 2000 hingga kini 2016 serta mampu memastikan bahwa ke depan sesudah itu, tidak akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) di Tanah Papua,” katanya ketika dihubungi Jubi dari Jayapura per selulernya, Kamis (21/4/2016).

Hal itu dikatakan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada itu dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua sebelum tahun 2000.

“Misalnya dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang sangat sistematis sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Act of Free Choice (tindakan pilihan bebas) atau yang oleh Pemerintah Indonesia disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sepanjang bulan Juli-Agustus 1969 di sejumlah kota di Tanah Papua,seperti di Merauke, Wamena, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, Nabire dan Jayapura,” katanya.

Selain itu dalam kasus dugaan pembunuhan kilat yang menjurus kepada kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) maupun genosida atau pemusnahan etnis (genocida) yang diduga keras terjadi pada operasi militer antara tahun 1977-1978 di daerah pegunungan tengah, Jayawijaya.

“Juga peristiwa Biak berdarah tanggal 6 Juli 1998 yang diduga keras menimbulkan korban 8 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 4 orang luka berat, 33 orang luka, lebih dari 150 orang ditahan secara sewenang-wenang serta ditemukan 32 mayat yang statusnya tidak jelas dengan tanda-tanda luka diduga bekas penganiayaan,” katanya.

Terhadap kasus-kasus tersebut yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka mekanismenya sudah jelas harus dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Dengan demikian sangat diperlukan adanya investigasi pelanggaran HAM yang menjadi kompetensi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI pada tingkat penyidikan dan penuntutannya.

Ditempat sama, Samuel Harun Yansenem mengatakan, sangat urgen untuk Presiden Jokowi mengeluarkan perintah tertulis kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk segera menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah tahun 2000 seperti kasus Wasior 2001, kasus Wamena 2003 dan kasus Enarotali-Pania 8 Desember 2014 harus didorong dan dipastikan bahwa Presiden Jokowi memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk bekerja secara maksimal untuk mengungkapan dan menyeret terduga pelaku pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tersebut hingga diadili di depan persidangan peradilan HAM yang independen, mandiri dan imparsial.

Ini sangat penting dilakukan oleh Presiden Jokowi demi memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional yang tengah terus menyoroti persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang dari masa ke masa tak pernah diselesaikan sesuai cita-cita negara hukum Indonesia.

“Penting juga Pemerintahan Presiden Jokowi dapat segera memastikan bahwa sepeninggal penyelesaian hukum atas sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut di Tanah Papua,” kata Samuel.

Ke depan Pemerintah Indonesia mampu memberikan jaminan hukum melalui kebijakan politik yang jelas untuk menghentikan terjadinya lagi tindakan-tindakan pelanggaran HAM (yang berat) yang diakibatkan oleh tindakan negara melalui aparat keamanan (POLRI dan TNI). Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dihentikannya segenap kegiatan-kegiatan operasi keamanan/militer yang memungkinkan terjadinya mobilisasi aparat keamanan (POLRI/TNI) dalam jumlah sangat besar baik dari jajaran pengamanan terbuka maupun tertutup.

Demiliterisasi menjadi syarat penting bagi upaya pemastian tidak akan terjadi lagi tindakan pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil (orang asli Papua) di masa mendatang dan diberlakukannya pola pendekatan yang tidak bersifat diskriminatif dan memberikan penghargaan yang tinggi bagi orang asli Papua sebagai warga negara Indonesia asal Papua yang merdeka sama dengan saudara-saudara mereka di bagian Indonesia lainnya. (Hengky Yeimo)

Editor : TIMOTEUS MARTEN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masalah Politik dan HAM Papua Urgen dan Segera Diselesaikan