Legislator: RPJMD Tak Ada, Mau Dibawa Kemana Mimika?

share on:
Wilhelmus Pigai - Jubi/Doc.
Wilhelmus Pigai – Jubi/Doc.

Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Wilhelmus Pigai menyoroti belum adanya dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten tersebut sejak Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang dilantik sebagai bupati dan wakil bupati dua tahun lalu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, seluruh daerah, baik provinsi hingga kabupaten/kota diwajibkan menetapkan dokumen pembangunan. Namun memasuki tahun kedua kepemimpinan Omaleng – Bassang di Mimika belum ada dokumen perencanaan yang dibuat.

“Padahal sesuai ketentuan undang-undang, wajib bagi daerah memiliki dokumen RPJMS. Enam bulan setelah kepala daerah dan wakilnya dilantik wajib menyusun dokumen perencanaan dan ditetapkan dalam bentuk Perda. Kalau tak ada dokumen perencanaan, mau dibawa ke arah mana Mimika? Dalam dokumen RPJMD itu akan tergambar visi misi bupati dan wakilnya,” katanya kepada Jubi di Kota Jayapura, Jumat (22/4/2016).

Politikus Hanura itu menginginkan agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menegur bupati Mimika dan wakilnya terkait hal tersebut.

RPJMD merupakan dasar arah dan tujuan pembangunan di daerah. Jika tak ada dokumen perencanaan, pejabat dan pegawai tidak bisa menerjemahkan program tahunan di daerah.

“Apa gunanya anggaran besar tapi perencanaannya tak jelas. Ini juga sebagai ukuran di masa akhir kepemimpinan bupati dan wakilnya. RPJMD ini harus segera didorong ke DPRD dan ditetapkan dalam bentuk Perda agar ada kebijakan dan program jelas. Kalau tidak, arah pembangunan tak jelas,” ucapnya.

Pigai juga mengingatkan Pemprov Papua agar memeriksa detail setiap Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun kabupaten/kota dan diserahkan ke gubernur. Jangan asal menerima dan tak melihat salah satu kewajiban kepala daerah.

“Saya tak memiliki tendensi apa pun. Saya hanya mau masyarakat saya dibangun secara sungguh-sungguh. Bagaimana para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik mau kerja apa kalau dokumen RPJMD-nya belum ditetapkan. Saya pesimis visi misi bupati dan wakilnya bisa tercapai di akhir masa jabatannya,” katanya.

Hal senada dikatakan legislator Papua lainnya dari Dapil Mimika, Mathea Mamoyau. Menurutnya dokumen RPJMD akan dijadikan acuan dalam program pembangunan setiap tahun.

“Pada akhir masa jabatan mereka, itu bisa dilihat dimana keberhasilan dan dimana kekurangan yang harus dibenahi. Termasuk program pendidikan dan kesehatan,” kata Mathea. (Arjuna Pademme)

Editor : TIMOTEUS MARTEN
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: RPJMD Tak Ada, Mau Dibawa Kemana Mimika?