Jangan Berharap Negara Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Papua

share on:
Pertemuan membahas duagaan pelanggaran HAM di Papua di Kantor Polhukam, Kamis (21/4/2016) - IST
Pertemuan membahas duagaan pelanggaran HAM di Papua di Kantor Polhukam, Kamis (21/4/2016) – IST

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa pesimis berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua hingga kini akan terselesaikan. Orang Papua jangan terlalu berharap banyak kepada negara.

Ia mengatakan, tak yakin negara bisa mewujudkan itu. Meski Presiden Jokowi telah meminta Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan lembaga negara lainnya menyelesaikan berbagai hal di Papua, namun itu belum tentu akan terwujud.

“Saya tidak yakin kalau negara punya niat baik mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dengan serius, adil dan sesuai aturan. Jangankan itu, mengakui jika di Papua ada pelanggaran HAM itu sulit. Saya yakin negara tak akan mengakui semua pelanggaran HAM baik masa lalu hingga kini,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Jumat (22/4/2016).

Menurutnya, di dunia ini sangat jarang bahkan mungkin tak ada negara yang mau mengakui kesalahan atau pelanggaran HAM terhadap warganya. Apalagi jika melibatkan aparat negara sendiri.

“Kamis, (21/4/2016) ada pertemuan Menkopolhukam, Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, MRP, Kapolda dan Pangdam membahasa masalah penyelesaian HAM. Tapi saya menilai itu hal yang sulit,” ucapnya.

Katanya, masyarakat Papua dan korban pelanggaran HAM jangan berharap banyak kepada negara melalui presiden, menteri dan para jenderal untuk penyelesaian pelanggaran HAM.

“Saya menduga ini hanya skenario mempengaruhi dunia internasional agar tak terus menyoroti masalah pelanggaran HAM di Papua sehingga negara menyebut punya konsep ini dan itu. Ini juga seakan untuk menghambat tim pencari fakta Pasific Island Forum masuk Papua,” katanya.

Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku kecewa usai pertemuan tertutup dengan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk membahas masalah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Kamis (21/4/2016) malam di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri Gubernur Papua, Kapolda Papua, Ketua DPR Papua, Pangdam Cenderawasih, Ketua MRP, Komnas HAM Perwakilan Papua, Koalisi Peduli Pelanggaran HAM di Papua.

Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Diskusi Kelompok Terarah Pendokumentasian Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan selama 3 hari (15, 18, 19 April) di salah satu hotel di Kota Jayapura. Diskusi ini difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Papua dan Komnas HAM Perwakilan Papua dan dihadiri oleh kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan isu pelanggaran HAM di Papua.

“Masalah HAM Papua ini tidak bisa negara yang selesaikan. Harus dikembalikan ke Papua biar diselesaikan secara adat. Ini masih harus diperdebatkan,” kata Gubernur Enembe.

Gubernur Enembe mengaku kecewa dengan pertemuan tersebut. Ia menganggap negara tidak bisa menyelesaikan masalah HAM di Papua. (*)

Tags:
Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jangan Berharap Negara Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Papua