Dishub : Pembangun Pelabuhan Depapre Terkendala Hak Ulayat

share on:
Maket pelabuhan Depapre. (Jubi/ist)
Maket pelabuhan Depapre. (Jubi/ist)

Jayapura, Jubi – Dinas Perhubungan Papua mengaku pembangunan Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura terkendala di permasalahan hak ulayat. Namun Dinas Perhubungan yakin masalah itu bisa diselesaikan.

“Mari kita bicarakan tentang harga pergantian yang harus diterima, dan tentunya juga pemerintah harus jujur mengatakan, rakyat punya wilayah serta memberikan haknya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Djuli Mambaya, di Jayapura baru-baru ini.

Soal tuntutan pembayaran tanah Bandara Sentani, jelas Djuli, anggarannya itu dari APBN. Kabarnya akan diberikan ganti rugi kepada pemilik hak ulayat, namun mengenai jumlah pihaknya tidak ketahui.

Mambaya mengatakan kedua masalah ini harus segera dituntaskan agar semua berjalan lancar, terutama dalam persiapan PON XX tahun 2020 di Papua

“Ada baiknya kita sharing, baik dari APBN kemudian APBD tingkat I dan APBD tingkat II, karena kabupaten juga menikmati PAD disitu (Bandara). Jadi marilah kita bersama-sama selesaikan agar segera tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Omah Laduani Ladamay mengatakan untuk mendukung keberadaan tol laut di Papua, pihaknya akan mempercepat pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre.

“Kami akan dorong agar dipercepat, apalagi proyek ini sudah masuk dalam RPJMN,” katanya.

Pada pertemuan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan disampaikan, pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre akan didorong penyelesaiannya.

“Pelabuhan Depapre masuk dalam agenda nasional untuk mendukung konsep tol laut yang diinginkan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

Hanya saja, ujar dia, pekerjaan yang harus terlebih dulu diselesaikan sebelum pelabuhan peti kemas selesai adalah pembangunan jalan darat. “Untuk hal ini pemerintah berkomitmen pelabuhan Depapre akan terus dibangun karena anggaran masuk APBN,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, pembangunan pelabuhan Depapre perlu dilakukan untuk menggantikan fungsi Pelabuhan Jayapura yang sulit dikembangkan karena terbatasnya lahan. “Nantinya Pelabuhan Jayapura khusus untuk pelabuhan pengangkutan penumpang saja,” kata Laduani(*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dishub : Pembangun Pelabuhan Depapre Terkendala Hak Ulayat