Kemenhub Diminta Segera Sikapi Masalah BBM Di Papua

share on:
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty (kiri) Saat Berbincang Dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Mikael Kambuaya - Jubi/Alex
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty (kiri) Saat Berbincang Dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Mikael Kambuaya – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera mengambil sikap terhadap permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua, khususnya di wilayah pegunungan, mulai dari harga hingga kuota atau stok.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Elia Loupatty kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (24/4/2016) mengatakan di wilayah Pegunungan harga BBM terlampau mahal, apalagi ketika stok di lapangan sulit didapat.

“Kalau BBM sudah tidak ada jangan heran harga per liter di pegunungan mencapai Rp75.000 – Rp100.000 per liter dan ini dianggap normal. Saya harap Kementerian Perhubungan bisa segera menyikapi masalah ini sesegera mungkin,” katanya.

Tingginya harga BBM itu dikarenakan seluruh bahan bakar diangkut menggunakan pesawat udara (komersil) dengan subsidi angkutan untuk Jayapura – Mulia Rp32.000 sementara Jayapura – Wamena Rp12.000.

“Ini sangat tidak masuk akal dalam dunia ekonomi. Bayangkan kontennya (Premium) Rp6.000, sementara penunjangnya sekian kali lipat dari harga modal,” ujarnya.

Sementara kepada pihak asosiasi dan pelaku usaha di Papua, Loupatty berharap bila Pemerintah Pusat membantu menurunkan harga BBM, pelaku usaha dapat menurunkan harga barang di Papua.

“Saya minta pelaku usaha untuk adil, memahami dan segera bertindak bila solusi dari pemerintah memberikan kemudahan pengangkutan udah terlaksana,” kata Loupatty.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo bersama Sekda Jayawijaya dan Kepala Dinas Perindagkop menemui Gubernur Papua untuk membahas dan mencari solusi atas ketersediaan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Jayawijaya dan Pegunungan Tengah.

Dalam pertemuan pada Selasa (23/2/2016) itu setidaknya tiga solusi yang dibicarakan agar kelangkaan BBM tidak terjadi lagi. Pertama, menambah kuota BBM, dari 875 ribu liter per bulan diusulkan menjadi minimal 2 juta liter per bulan. Sementara kedua adalah soal usulan harga.

Meski hal itu akan berimplikasi ke subsidi BBM di APBN dengan menambah kuota. Hal itu dinilai paling dibutuhkan masyarakat Jayawijaya dan beberapa kabupaten pemekaran.

“Bagi kami ini kebutuhan riil, sehingga harus diperjuangkan. Kami minta Pak Gubernur juga turun tangan untuk memperjuangkan itu pada menteri ESDM,” katanya. (Alexander Loen)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kemenhub Diminta Segera Sikapi Masalah BBM Di Papua