Mensubsidi Kapal Barang Lebih Baik Dibanding Proyek Tol Laut

share on:
Terminal Petikemas di Pelabuhan Jayapura-Jubi/Sindung
Terminal Petikemas di Pelabuhan Jayapura-Jubi/Sindung

Jayapura, Legislator Papua, Mustakim menyatakan jalur tol laut yang digagas Presiden Jokowi untuk menekan harga bahan kebutuhan pokok (bapok) di sejumlah provinsi termasuk Papua bertujuan baik. Namun akan jauh lebih baik jika kapal barang yang beroperasi ke sejumlah wilayah termasuk Papua disubsidi.

Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi itu mengatakan mengatakan, meski bertujuan baik, namun tol laut masih rawan disalahgunakan pihak tak bertanggungjawab. Dalam setiap kebijakan selalu saja ada pihak tak bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan.

“Jangan sampai itu justru dimanfaatkan pengusaha meraup keuntungan lebih, sehingga tujuan dibukanya akses tol laut tak tercapai. Harga bapok tetap tinggi. Pendapat saya, akan lebih baik jika pemerintah mensubsidi kapal-kapal barang pengangkut bapok ke wilayah Indonesia Timur. Itu lebih tepat dan tak sulit diawasi,” kata Mustakim pekan lalu.

Sedangkan tol laut kata dia, rawan dimanfaatkan. Pengawasannya pun terbilang sulit. Perlu dibedakan mana barang yang harus diangkut menggunakan kapal yang melintasi jalur tol laut dan mana yang bukan.

“Ini butuh pengawasan ekstra. Selain itu saya melihat rute tol laut lebih lama dibanding jalur pelayaran biasa. Padahal tol itu artinya bebas hambatan. Tapi kapal yang melalui tol laut dari Tanjung Priok Jakarta justru butuh waktu 28 hari tiba di Papua. Sementara jika menggunakan jalur pelayaran biasa, hanya 20 hari,” ucapnya.

Selain itu Pelabuhan Jayapura sudah tak memungkinkan lagi jika dijadikan pelabuhan kapal barang yang melalui rute tol laut. Pelabuhan itu dinilai sudah cukup padat. Hanya pantas dipakai untuk pelabuhan penumpang.

“Kalau dipakai pelabuhan tol laut lagi jelas mengganggu aktivitas bongkar muat kapal lain. Perlu ada pelabuhan alternatif. Salah satunya Dermaga Depapre di Kabupaten Jayapura, dipercepat penyelesaiannya,” katanya.

Mengenai kondisi Pelabuhan Jayapura, Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni sependapat dengan Mustakim. Kata Deerd, pelabuhan yang ada di Kota Jayapura tak memungkinkan lagi untuk dikembangkan.

“Kalau untuk sementara, saya rasa tak masalah tapi kedepan, Pelabuhan Jayapura tak layak untuk dikembangkan lagi. Pelabuhan Jayapura memang harus dikhususkan penumpang saja. Itu akan lebih baik,” kata Deerd.

Menurutnya, kondisi kini, pelabuhan Jayapura dijadikan bongkar muat barang dan penumpang. Hal itu menyebabkan kemacetan di jalan sepanjang depan pelabuhan.

“Hal itu juga harus jadi pertimbangan. Jam operasional kendaraan pengangkut peti kemas juga perlu diatur. Ini agar menimbulkan kemacetan,” ucapnya. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mensubsidi Kapal Barang Lebih Baik Dibanding Proyek Tol Laut