Menyelesaikan Masalah HAM di Papua Butuh Kepercayaan

share on:
Rapat Kordinasi pembahasan masalah HAM Papua di Kantor Menko Polhukam pekan lalu - polkam.go.id
Rapat Kordinasi pembahasan masalah HAM Papua di Kantor Menko Polhukam pekan lalu – polkam.go.id

Jayapura, Jubi – Senin (25/4/2016), Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, kembali memimpin rapat koordinasi terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat.

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Kemenkopolhukam juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Royke Lumawa serta pemerhati HAM Papua.

Menanggapi upaya penyelesaian masalah HAM ini, Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada, Yan Warinusi mengatakan upaya penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) dan persoalan kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta memang menjadi hal yang sangat penting dan bersifat mendesak dan segera serta harus menjadi perhatian dan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintahannya untuk diselesaikan.

Membangun Kepercayaan

“Ini sangat penting dilakukan oleh Presiden Jokowi demi memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional yang terus menyoroti persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang dari masa ke masa tak pernah diselesaikan sesuai cita-cita negara hukum Indonesia,” ujar Yan Warinusi.

Lanjutnya, membangun kepercayaan adalah hal mutlak yang harus terjadi dalam proses penyelesaian ini. Untuk itu, Presiden Jokowi harus mengeluarkan perintah tertulis kepada KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk segera menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, terhadap kasus-kasus tersebut yang terjadi sebelum lahirnya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka mekanismenya sudah jelas harus dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Dimana sangat diperlukan adanya investigasi pelanggaran HAM yang menjadi kompetensi KOMNAS HAM dan juga Kejaksaan Agung RI pada tingkat penyidikan dan penuntutannya. Sedangkan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah tahun 2000 seperti kasus Wasior 2001, kasus Wamena 2003 dan kasus Enarotali-Paniai 8 Desember 2014 harus didorong dan dipastikan bahwa Presiden Jokowi memberikan akses yang seluas-luasnya bagi KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung RI untuk bekerja secara maksimal untuk mengungkapan dan menyeret terduga pelaku pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tersebut hingga diadili di depan persidangan peradilan HAM yang independen, mandiri dan imparsial.

Tak hanya berhenti sampai pengadilan atas kasus-kasus tersebut, ke depan Pemerintah Indonesia harus mampu memberikan jaminan hukum melalui kebijakan politik yang jelas untuk menghentikan terjadinya lagi tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) yang diakibatkan oleh tindakan negara melalui aparat keamanan (POLRI dan TNI).

“Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong dihentikannya segenap kegiatan-kegiatan operasi keamanan/militer yang memungkinkan terjadinya mobilisasi aparat keamanan (POLRI/TNI) dalam jumlah sangat besar baik dari jajaran pengamanan terbuka maupun tertutup,” ujar Yan Warinusi.

Masalah membangun kepercayaan ini menjadi kepedulian kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam proses pendokumentasian pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah, harus menunjukkan niat baiknya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM Papua ini.

“Teman-teman peduli HAM merekomendasikan tiga kasus Wasior, Wamena dan Paniai untuk diselesaikan oleh pemerintah tahun 2016 ini. Ini untuk membangun kepercayaan. Jika tiga kasus itu diselesaikan pemerintah, kita bisa bicarakan kasus-kasus lainnya,” jelas Frits Ramandey, mengenai rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Peduli HAM Papua kepada Pemerintah melalui Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Perlu Pihak Netral

Terpisah, Pater John Jonga, aktivis HAM Papua beranggapan penyelesaian masalah HAM Papua membutuhkan pihak yang netral. Bukan hal bijak melibatkan pihak-pihak seperti aparat keamanan yang dituding sebagai pelaku pelanggaran HAM.

“Saya rasa heran dan lucu saja rasanya, karena sebagian besar itu pelakunya mereka (aparat keamanan) sendiri. Tetapi, ini juga mungkin ada kesadaran dari Menkopohukam atau Kapolda Papua tentang perilaku pelanggaran HAM selama ini,” kata Pastor Jhon Djonga kepada Jubi.

Ia juga mengkritisi proses yang dilakukan sebagai proses yang tidak serius. Sebab menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1960-an hingga 2016 ini tidak dapat diselesaikan dalam satu dua hari berdikusi. Negara harus lebih serius menggali masalah pelanggaran HAM ini dari gunung sampai laut, dari laut sampai gunung dari segala macam situasi Papua.

Kata Jhon Djonga, Papua ini suatu pulau besar yang memang tidak gampang melihat pelanggaran-pelanggaran selama ini, tidak bisa dengan mudah dan cepat menggali pelanggaran HAM dari tahun 60-an hanya dengan tiga hari melakukan diskusi, sehingga hal ini dianggap kerja asal-asalan.

“Kegiatannya saya anggap positif, hanya saja waktunya yang terlalu cepat dan harus lebih serius. Bagi saya negara melakukan kegiatan ini supaya dunia melihat pemerintah Indonesia sedang memperjuangkan, perlindungan dan penghormatan bagi HAM di Papua,” tegasnya.

Dirinya juga menyoroti para aktivis HAM yang terlibat di pertemuan itu, di mana seharusnya harus mampu memberikan masukan bahwa bukan secepat itu melakukan pertemuan atau menggali masalah pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu menunjuk orang yang lebih netral yang dipercaya semua orang untuk menyelesaikan masalah HAM selama ini, pasalnya Menkopolhukam dengan pernyataan-pernyataannya sudah menyakiti hati orang Papua.

Pendekatan Politik dan Pengadilan HAM

Usai rapat koordinasi terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat yang dipimpin Menko Polhukam pada hari Senin, Matius Murib, salah satu anggota tim peduli HAM yang terlibat dalam rapat tersebut menyampaikan tim peduli kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua tengah mendorong pemerintah melalui Menko Polhukam untuk mendesak Komnas HAM RI menuntaskan kasus paska Penyanderaan Mapenduma 1996 dan Biak berdarah 1998 melalui proses politik di DPR RI.

“Wasior 2001 dan Wamena 2003 serta Paniai 2014 dituntaskan melalui pengadilan HAM dalam tahun 2016. Pemerintah sudah berniat baik dan telah membuka diri, mari para pembela HAM bersatu dan menyatukan fakta dan data kita untuk advokasi bersama,” kata Matius Murib.

Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw membenarkan ada tiga kasus dugaan pelanggaran HAM yang direkomendasikan itu yaitu kasus Wasior tahun 2001, kasus Wamena berdarah tahun 2003, dan kasus Paniai tahun 2014.

“Walaupun sudah merekomendasi ketiga kasus namun tim hingga kini masih melengkapi data karena tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke pengadilan,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw.

Jenderal bintang dua kelahiran Fakfak itu mengakui, tim yang dipimpin Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua masih berada di Jakarta dan sedang melengkapi data data penunjang.

Tiga kasus ini menurutnya direkomendasikan karena dianggap data awal sudah cukup lengkap bahkan komnas ham sudah membentuk tim ad hoc sehingga menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.

Namun Kapolri, Badrodin Haiti menyampaikan kepada wartawan bahwa Kasus Wamena dan Wasior akan diselesaikan dengan pendekatan politik. Pendekatan politik ini dilakukan karena dua kasus ini terjadi sebelum ada Undang-Undang Peradilan HAM, yakni UU No. 26 Tahun 2001.

“Penyelesaiannya akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Saat ini penyelidikan dua kasus tersebut sedang ditangani oleh Komnas HAM RI. Penyidikan akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dua kasus ini bersama 12 kasus pelanggaran HAM lainnya akan jadi prioritas untuk diselesaikan,” kata Kapolri. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Menyelesaikan Masalah HAM di Papua Butuh Kepercayaan