Jokowi Harus Berani Membuat Kebijakan Politik untuk Papua

share on:
Ilustrasi Aliansi Mahasiswa Papua Ketika Demo Damai di Bandung, Rabu (1 Mei 2013) Bertepatan dengan hari Aneksasi Papua ke NKRI - Ist/Ancotex
Ilustrasi Aliansi Mahasiswa Papua Ketika Demo Damai di Bandung, Rabu (1 Mei 2013) Bertepatan dengan hari Aneksasi Papua ke NKRI – Ist/Ancotex

Jayapura, Jubi – Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua, 29 April mendatang untuk membuka Indonesia Super Competition (ISC) di Stadion Mandala Jayapura dan melakukan kunjungan  ke sejumlah daerah disikapi legislator Papua, Laurenzus Kadepa.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi jangan hanya selalu melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam hal infrastruktur dan lainnya. Meski banyak kebijakan pembangunan dan ekonomi ke Papua jika tak diimbangi kebijakan politik, tak akan ada hasilnya. Jokowi harus berani membuat suatu kebijakan politik untuk Papua

“Jokowi harus ingat, sejarah yang membuat Papua terus seperti ini. Pembangunan yang digalakkan Jokowi tak akan maksimal tanpa ada kebijakan politik. Masalah politik Papua ini yang harus diperhatikan. Silahkan Presiden Jokowi mendekatkan diri dengan masyarakat Papua. Itu tak masalah, tapi itu harus diimbangi dengan kebijakan politik,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Rabu (27/4/2016).

Menurut anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM itu, kondisi Papua kini tak pernah terselesaikan karena berlatar belakang sejarah politik. Perlu dibuka ruang menyelesaikan itu. Tidak hanya dari satu pihak, namun melibatkan orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia.

“Yang harus diluruskan diantaranya apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Mei 1963 yang disebut aneksasi Papua ke NKRI, perjanjian New York Agreemant, 15 Agustus 1962 serta Pepera 1969 yang dilakukan tiga tahapan sebelum hasilnya yang disaksikan utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda dibawa ke sidang umum PBB pada 19 November 1969 untuk disetujui,” ucapnya.

Katanya, setelah itu ditinjau kembali, perlu dipikirkan bagaimana proses penyelesaiannya. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi duduk bersama dengan orang Papua membicarakan sejarah dan status politik Papua. Bicara sejarah masa lalui dan status politik bukan berarti Papua akan langsung merdeka. Tapi bagaimana mencari solusi untuk Papua.

“Kalau itu sudah dilakukan, negara harus bisa mengubah sistem pengamanan di Papua. Kini di Papua banyak aparat kemanan. Baik yang kelihatan secara nyata maupun tidak,” katanya.

Dikatakan politisi Partai NasDem itu, ini lebih kepada bicara kebenaran dan keadilan. Bukan masalah Papua Merdeka. Kalaupun merdeka, belum tentu Papua tak akan ada gejolak. “Jadi ini lebih kepada masalah kemanusiaan agar tak ada lagi kekerasan di Papua. Bukan masalah merdeka atau NKRI harga mati,” imbuhnya.

Terpisah, legislator Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, jika ingin menyelesaikan masalah Papua, jangan alergi bicara integrasi Papua ke NKRI. Masalah Papua harus dilihat secara utuh. Tak hanya dari satu sisi. “Salah satu hal yang hingga kini belum terselesaikan adalah pro kontra integrasi Papua ke NKRI. Jangan tabu bicara itu. Sebaiknya duduk bersama membicarakan ini,” kata Tan. Menurutnya, perbedaan pandangan terkait integrasi Papua ke NKRI perlu diluruskan terlebih dahulu. Semua pihak harus menyamakan pendapat mengenai itu. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Jokowi Harus Berani Membuat Kebijakan Politik untuk Papua