KI Tuding SKPD Papua Belum Serius Laksanakan Pergub 28

share on:
Ketua Komisi Informasi Papua Petrus Yoram Mambay - Jubi/Alex
Ketua Komisi Informasi Papua Petrus Yoram Mambay – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Komisi Informasi (KI) Papua menuding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah provinsi tidak serius melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Ketua Komisi Informasi Papua Petrus Yoram Mambay kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (27/4/2016) mengatakan dari 48 SKPD, baru 10 yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sementara Pemerintah Kabupaten/Kota tidak semua miliki.

“Kami melihat SKPD di lingkungan Pemda tidak serius, padahal itu sudah menjadi satu perintah yang harus dilaksanakan,” katanya.

Menanggapi itu, ujar Mambay, dalam Rapat Kerja Komisi Informasi Publik hari ini, mengundang badan publik baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan masukan dan saran, apa kendala dalam menerapkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“2015 lalu Provinsi Papua belum masuk 10 besar paling terbuka di bidang informasi publik. Kita kalah dari Aceh, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Untuk itu, kami harapkan tahun ini kita bisa masuk 10 besar,” ujarnya.

Dia menambahkan, SKPD bisa membuat pusat layanan informasi, agar masyarakat yang hendak mencari informasi tidak kebingungan.

“Kami harap SKPD di lingkungan Pemda Papua dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, terutama menyangkut dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara terbuka,” kata Mambay.

Sebelumnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan provinsi Papua, diinstruksikan segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan seharusnya SKPD provinsi harus lebih pro aktif untuk membentuk PPIDnya, sehingga informasi bisa lebih terbuka bagi masyarakat.

“Saya imbau SKPD aktif melihat ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Dosinaen.

Menurut ia, pembentukan PPID sangat penting, sehingga informasi bisa lebih gamblang dan terbuka bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi transparan dan bisa diketahui masyarakat.

“Keterbukaan informasi harus objektif. Apalagi gubernur saat ini menargetkan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan provinsi bisa terlaksana,” ujarnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KI Tuding SKPD Papua Belum Serius Laksanakan Pergub 28