Legislator: ULP Papua Perlu Penambahan Tenaga

share on:
Ilustrasi Salah Satu Pengerjaan Proyek di Papua - Jubi/Doc
Ilustrasi Salah Satu Pengerjaan Proyek di Papua – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Wilhelmus Pigai menyatakan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Provinsi Papua butuh penambahan tenaga.

Anggota Fraksi Hanura itu mengatakan, kini tenaga yang bekerja di ULP setempat kurang lebih 90 orang. Jumlah itu dinilai tak sepadan dengan banyaknya pekerjaan di Papua yang diperkirakan mencapai ribuan.

“Kalau bisa tenaga yang bekerja di ULP ini 100 orang lebih. 90 orang yang ada di ULP itu tak mungkin bisa mengawasi pekerjaan yang mencapai ribuan dalam waktu yang singkat,” kata Pigai, Selasa (26/4/2016).

Menurutnya, Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Faktor geografis yang sulit di provinsi paling timur Indonesia itu juga salah satu tantangan. Untuk itu selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di ULP ditambah, jangka waktu pelelangan tender di Papua diperpendek.

“Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, khusus untuk Papua, jika memungkinkan waktunya pelelangan dan tendernya diperpendek. Dalam Perpres itu pelelangan dan tender memakan waktu diatur 50 hari. Untuk Papua kalau bisa 15 sampai 20 hari,” ucapnya.

Jika waktu pelelangan tender di Papua dipersingkat, ada waktu untuk melakukan mobilisasi peralatan dan personil ke lokasi. Terutama jika lokasi pekerjaan itu ada di wilayah pedalaman. Dengan begitu akan ada waktu untuk melakukan evaluasi dan melihat sejauh mana serapan anggaran. Kalau mengikuti daerah lain dengan waktu tender 40-50 hari, itu cukup memakan waktu.

“Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perlu direvisi dan ada klausul yang mengatur kekhususan untuk Provinsi Papua sebagai daerah khusus dengan melihat kondisi geografis mengenai waktu pelelangan dan tender,” katanya.

Hal yang sama dikatakan legislator Papua lainnya, Thomas Sondegau. Menurut anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur itu, dikhawatirkan lamanya proses pelelangan akan berdampak pada serapan anggaran.

“Serapan anggaran itu dilihat dari realisasi pekerjaan di lapangan. Kalau masa pelelangan cukup panjang dan waktu penyelesaian pekerja singkat, itu jelas berdampak pada pekerjaan,” kata Thomas. (*)

Tags:
Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: ULP Papua Perlu Penambahan Tenaga