Mestinya, Presiden Jokowi ke Papua Harus Berikan Kelegaan

share on:
Saat Forum Komunikasi Mahasiswa Papua STPMD “APMD” Yogyakarta menggelar diskusi - IST
Saat Forum Komunikasi Mahasiswa Papua STPMD “APMD” Yogyakarta menggelar diskusi – IST

Jayapura, Jubi – Forum Komunikasi Mahasiswa Papua STPMD “APMD”  Yogyakarta menggelar diskusi terbuka guna menanggapi kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Jayapura dalam rangka membuka TSC A 2016 dan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Mama-Mama Papua di Kota Jayapura.

Melalui release yang diterima Jubi, Jumat (29/04) menuliskan, kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua dengan tujuan untuk menyaksikan dan melihat secara langsung pembangunan di Papua secara khusus di beberapa daerah di Papua.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Papua STPMD “APMD”  Mateus Undagi mengatakan, orang Papua selalu dibunuh oleh TNI dan Porli, sehingga Papua dikenal dengan pulau terpuruk pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia yang dicacat oleh dunia.

“Maka seharusnya Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua. Kami sebagai Mahasiswa Papua sangat sangat menyesal dengan kunjungan yang mengesampingkan masalah pelanggaran HAM, perusakan ekosistem dan ULMWP masuk MSG di Pasifik,” tulis Mateus Undagi.

Oleh karena itu, pihaknya nyatakan sikap Jokowi tolong usut seluruh Kasus Pelanggaran HAM berat di Papua yang telah di tawarkan oleh Komnas HAM dan Kontras.

“Jokowi harus tarik TNI/ POLRI yang kerja hanya membunuh dan menindas orang Papua di atas Tanahnya sendiri. Jokowi harus mencabut Izin kerja, Usaha, Perusahan Kelapa sawit dan lainya yang menyampingkan dan membunuh budaya orang Papua,” paparnya.

Menurutnya, Jokowi harus membebaskan orang Papua untuk mengangkat harkat dan martabat sendiri sebagai manusia yang bebas dan adil di tanahnya sendiri. “Oleh karena itu, kami mahasiswa STPMD “APMD” sangat menolak dan menyarankan agar Jokowi harus bertindak dan berpikir manusiawi di tanah Papua,” tuturnya.

Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Namukigiba Douw mengatakan, Jokowi harus memberi solusi di atas persoalan berat di Tanah Papua dengan kunjungan ini. Sebab, setiap orang di bumi ini punya  hak untuk hidup dan menentukan nasib hidup setara dengan bangsa lain di bumi ini.

“Kunjungan Jokowi ke Papua adalah salah satu bentuk hitam dan putih antara Papua dan Indonesia. Mengapa hitam putih antara Papua dan Indonesia?  Tentunya masih membedakan antara Papua dan Indonesia,” kata Douw.

Dijelaskan, kunjungan Jokowi ke Papua adalah perampasan dalam kontrol pemerintah deaerah Papua yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur Ppaua, Lukas Enembe sebagai penguasa tanah Papua. Karena itu adalah tugas pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua.

Ijhon Udangi mengatakan, kunjungan Jokowi bagi orang Papua sangat kecewa karena tidak ada indikator positif yang membangun bagi orang Papua. Seharusnya, kunjungan yang membangun yakni Jokowi bisa menutup dan mencabut izin perusahan di Merauke, Nabire, Timika, Sorong, Bintuni, Kerom dan lainya.

“Bapak Jokowi urus bola di Mandala, namun bola tidak perlu diurus oleh Presiden di Papua tak berguna dengan bola. Tanpa kehadiran Jokowi, orang Papua tak perlu urus di bidang olahraga. Karena semangat olahraga sudah terpendam dalam orang Papua. sehingga pemain asal Papua selalu di kenal oleh dunia ini serta Persipura telah mendapat Bintang Empat itu tanpamu,” bebernya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mestinya, Presiden Jokowi ke Papua Harus Berikan Kelegaan