Kata Ketua Gerindra Papua, Buruh di Papua Belum Sejahtera

share on:
Ketua DPD Gerindra Papua yang Juga Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni - Jubi/Doc
Ketua DPD Gerindra Papua yang Juga Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia disikapi Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni. Wakil Ketua III DPR Papua itu mengatakan, untuk Papua buruh belum bisa dikategorikan sejahtera.

Menurutnya, kesejahteraan buruh salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini. Tak heran setiap memperingati May Day, kesejahteraan buruh merupakan issu sentral dikedepankan, termasuk di Papua. “Jujur saja, besaran upah yang diterima para buruh di Papua tidak mampu menjamin kesejahteraan keluarganya. Pemerintah Provinsi Papua maupun pihak swasta yang mempekerjakan buruh baik dalam skala kecil, menengah dan besar perlu memberikan perhatian serius kepada mereka. Buruh juga merupakan bagian dari masyarakat yang  berhak memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak,” kata Yanni via teleponnya kepada Jubi, Minggu (1/5/2016).

Buruh menurut Yanni, tak hanya dihargai dengan upah layak, tetapi juga harus mendapatkan jaminan kesejahteraan seperti hal nya masyarakkat lainnya. Apalagi jumlah buruh di Papua cukup besar, sehingga jika kesejahteraannya meningkat, itu artinya kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

“Untuk itu Pemprov Papua perlu lebih aktif memantau dan mengawasi  kewajiban perusahaan-perusahaan yang ada di Papua  terhadap para buruh. Daik dari aspek upah maupun hak-hak lainnya yang menyangkut dengan kesejahteraan keluarga buruh,” ucapnya.

Katanya, perlu ada intervensi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk program pembangunan yang dapat menjangkau peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarga mereka, seperti kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan maupun sektor ekonomi kerakyatan, termasuk mengawasi hak-hak buruh atau tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

“Terkadang upah tenaga kerja dalam RAB pada proyek-proyek pemerintah  berbeda dengan yang dibayarkan perusahaan. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar buruh atau para pekerja tak dirugikan perusahaan. Pemerintah daerah harus memastikan upah yang diterima buruh di Papua sesuai standart Upah Minimum Provinsi ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai ada yang  memberikan upah dibawah UMP atau UMK. Selaku wakil rakyat, Yanni meminta para buruh di Papua jika diperlakukan tidak adil oleh perusahaan agar tak segan-segan menyampaikan kepada DPR Papua. Ini penting agar DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua dapat mengetahui dan menindaklanjutinya.

“Jika ada perusahaan-perusahaan yang nakal atau merampok hak-hak buruh, perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas, karena salah satu fungsi pemerintah adalah melindungi kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kata Ketua Gerindra Papua, Buruh di Papua Belum Sejahtera