AMP : Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua

share on:
Ilustrasi-AMP-Jubi-Ist
Ilustrasi-AMP-Jubi-Ist

Jayapura, Jubi- Ketua  Aliansi Mahasiswa Papua Pusat,  Jefri  Tabuni mengatakan, 1 Mei 1963 aneksasi Papua awal pemusnahan rakyat Papua dan “hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat Papua

Ia mengatakan,  1 Mei 1963 bagi rakyat Papua merupakan awal pendudukan Indonesia di tanah Papua. Terjadinya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat.

“Sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).” tulis Jefri  Tabuni melalui email yang diterima Jubi, (01/05/16)

Jefri Tabuni menuliskan, kenyataannya bahwa  upaya mengondisikan Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil Pepera dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih yang mewakili 800.000 orang penduduk di Papua Barat yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum Pepera 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan pemerintah Republik Indonesia di bawah komando rezim Orba Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan Pepera walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror,penangkapan,  intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.”

Tulisnya lagi, kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998.

“Kejahatan Negara Indonesia melalui kaki tangannya militer (TNI-Polri) terus berlanjut hingga dewasa ini. tanggal 8 Desember 2014 Rakyat Papua dikejutkan dengan kebrutalan Aparat Keamanan Indonesia di Paniai, yang menewaskan 4 Orang siswa SMA Negeri 1 Paniai dan belasan lainnya kritis. Kebrutalan berlanjut Pada 6 Januari 2015 di Timika, aparat gabungan militer dan polisi penyisiran kampung Utikini dan mengamankan setidaknya 200 orang, termasuk 48 perempuan dan tiga anak-anak.”

Hingga kini, kata Jefri Murib, Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua yang terjadi sejak 1963 hingga saat ini akibat kebrutalan Militer Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Situasi ini membenarkan bahwa, kehadiran Indonesia dia atas Tanah Papua sejak 1 mei 1963 hingga saat ini, dengan jelas hanya untuk memusnahkan Orang asli Papua (OAP), dengan tujuan untuk menguasai teritori dan sumber daya alam Papua.

Di tempat terpisah Sekretaris umum Aden Isodorus Dimi mengatakan, Berdasarkan kenyataan ini, dalam peringatan 54 Tahun Aneksasi Papua kedalam Indonesia, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut Rezime JOKOWI-JK I dan Negara-negara Imperialis PBB untuk segera, Bubarkan Kodam, Kodim, Korem, Babinsa; Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua.

Aden meminta penghentian eksploitasi dan penutupan seluruh perusahaan milik kaum imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Korindo, Medco, dan berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

“Kami akan melakukan aksi dalam rangka memperingati hari aneksasi Papua kedalam negara kesatuan republik indonesia. Aksi ini tidak hanya dilakukan di Jogja saja, tetapi akan dilakukan di seluruh korwil AMP se Jawa dan Bali. “ tutup Aden Dimi. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  AMP : Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua