Belum Diserahkan LPPD, Kinerja Bupati Dipertanyakan

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe, Didampingi Asisten Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty Melihat Catatan Yang Ditunjukan Oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe, Didampingi Asisten Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty Melihat Catatan Yang Ditunjukan Oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mempertanyakan kinerja bupati yang terbukti sering terlambat, bahkan tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ke pemerintah provinsi.

“Bupati seperti itu kerjanya apa, sebagai seorang bupati yang telah menggunakan lambang garuda harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Lukas Enembe, di Jayapura, Senin (2/5/2016).

Enembe menjelaskan, setiap Maret LPPD kabupaten/kota sudah harus menyerahkan LPPD, namun masih saja ada daerah yang tidak melaporkan.

“LPPD ini merupakan laporan pemerintahan, bagaimana dia pakai garuda kalau hanya jalan kesana kemari, itu tidak benar, kinerja bupati diukur dari LPPD,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak tiga kabupaten dipastikan belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2014 kepada pemerintah provinsi Papua, yakni Boven Digoel, Nduga dan Mamberamo Tengah.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengaku terkait hal ini dirinya sudah memanggil Sekda tiga kabupaten tersebut untuk menyelesaikan LPPD yang belum disampaikan.

“Penyampaian LPPD penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat LPPD kabupaten/kota sangat menentukan LPPD Provinsi Papua,” kata Dosinaen.

Menurut ia, di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, pihaknya selalu mengkaji laporan dari tahun ke tahun dengan mengintervensi kabupaten/kota.

“Kami mengintervensi kabupaten/kota untuk melaksanakan LPPD dan melaporkan kepada gubernur sebelum diteruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia menambahkan, sanksi bagi kabupaten yang tidak melaporkan LPPD pasti ada, namun masih akan dirapatkan dengan Gubernur. “Kalau soal sanksi, saya pikir itu ada, nanti kami akan rapat dan membentuk tim untuk memberikan reward maupun sanksi kepada pemerintah daerah bawah yang telat dalam menyampaikan laporan,” kata Dosinaen. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Belum Diserahkan LPPD, Kinerja Bupati Dipertanyakan