DPR RI Tolak Pembentukan Tim Pencarí Fakta ke Papua yang Diusulkan IPWP

share on:
Kantor DPR RI - IST
Kantor DPR RI – IST

Semarang, Jubi – Sejumlah anggota DPR RI menolak pembentukan Tim Pencari Fakta (Fact Finding Team) yang merupakan usulan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia.

Meski pertemuan itu dimotori politikus Eropa dan Pasifik, DPR mendukung penuh strategi baru diplomasi pemerintah RI untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dengan negara-negara Pasifik, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkatnya di Semarang, Kamis (5/6/2016).

Pernyataan Eva mengatasnamakan sejumlah anggota DPR RI, antara lain Tubagus Hasanuddin, Charles Honoris, Tuti Nusandari Roosdiono (Tuti Roosdiono), dan Irine Yusiana Roba Putri (keempatnya dari FPDIP), serta anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq dan Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar).

Eva menambahkan bahwa DPR RI juga terus memantau pelaksanaan strategi “soft politics” dalam melanjutkan pembangunan ekonomi dan politik di Papua demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya perdamaian di Papua.

Selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur melebihi pertumbuhan kawasan Indonesia barat.

Tidak hanya itu, lanjut Eva, realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia timur, bahkan untuk pertama kali pula sejak reformasi indeks membaik.

Ia meminta para individu pendukung separatisme Papua hendaknya jujur membuka mata terhadap kepemimpinan baru Indonesia yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan Indonesia daripada cara kekerasan, termasuk di Papua.

“Sepatutnya mereka tidak terprovokasi gerakan Papua Merdeka yang dibangun dengan argumen halusinasi dan di atas asumsi-asumsi lama,” katanya.

Eva menekankan bahwa Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara.

Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis di ASEAN dan sedang memimpin demokratisasi di ASEAN yang merupakan zone ekonomi yang menjadi tujuan investasi dunia.

Ke depan, Indonesia juga akan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama karena sebagian Indonesia (wilayah timur), termasuk keluarga besar bangsa Melanesia. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPR RI Tolak Pembentukan Tim Pencarí Fakta ke Papua yang Diusulkan IPWP