Keterlibatan Semua Pihak, Revisi UU Bisa Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

share on:
Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni - Jubi/Doc
Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, Yanni menyatakan keterlibatan semua pihak dan revisi undang-undang terkait perempuan dan anak bisa dijadikan salah satu solusi meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Gerindra Papua tersebut ketika rapat inisiasi kebijakan daerah ramah dan bebas kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Komnas Perempuan dan Instansi Terkai di Dirjen Otda, Kemendagri, Jakarta, 3 Mei lalu. Materi yang dibahas terkait upaya pemantapan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua terutama aspek penghormatan dan perlindungan kepada perempuan Papua dari kekerasan.

“Dalam rapat saya menyampaikan, selama ini Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua sangat konseren dengan agenda perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, termasuk perlindungan kepada anak. Ini juga sejalan dengan semangat Otsus Papua yang menempatkan  perempuan sebagai salah satu pilar  yang menjadi sasaran perlindungan dan pemberdayaan,” kata Yanni via pesan singkatnya kepad Jubi, Minggu (8/5/2016).

Menurutnya, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua No 1 tahun 2011 telah mengatur tentang pemulihan hak perempuan Papua, korban kekerasan dan HAM serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No. 8 tahun 2013 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

“Namun ini belum cukup menjadi jaminan. Dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah, LSM dan perbaikan ekonomi keluaraga serta tingkatkan keterampilan kaum perempuan. Semua harus menunjukkan komitmen dan kepedulian yang sama terhadap hal ini,” ucapnya.

Dikatakan, kini ancaman tindak kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan permasalahan besar yang dihadapi bangsa dan kecenderunganya terus meningkat, seperti yang terjadi pada Yuyun, korban pemekorsaan oleh 14 pemuda. Peristiwa ini sungguh sangat menjijikkan dan harus menjadi introspeksi semua pihak terutama pemerintah.

“Untuk itu saya sarankan kepada pemerintah agar segera mengambil inisiatif melakukan revisi terhadap regulasi terkait, terutama undang-undang, untuk memasukan sanksi  berat hukuman mati kepada pelaku tindak kekerasan kepada perempuan dan anak,” katanya. (*)

*Berita Ini Kerjasama Jubi dengan DPD Gerindra Papua*

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Keterlibatan Semua Pihak, Revisi UU Bisa Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak