DPRD Jayawijaya Bahas Pertanggungjawaban APBD 2015 dan Beberapa Raperda

share on:
Masa sidang II DPRD Jayawijaya tentang pertanggungjawaban APBD 2015 – Jubi/Islami
Masa sidang II DPRD Jayawijaya tentang pertanggungjawaban APBD 2015 – Jubi/Islami

Wamena, Jubi – DPRD Jayawijaya menggelar pembukaan paripurna masa sidang II di Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa (10/5/2016). Masa sidang II akan berakhir Agustus 2016.

Sidang paripurna itu akan dibahas beberapa materi tentang pertanggungjawaban APBD 2015 dan beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) lainnya.

Ketua DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo mengatakan beberapa materi yang sesuai jadwal ketentuan terkait peraturan Menteri Dalam Negeri pengelolaan keuangan, seperti raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015.

Sesuai ketentuan raperda tersebut akan disampaikan kepada DPRD paling lambat Juni 2016, sesuai peraturan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kemarin telah dilaksanakan audit BPK namun hasilnya belum diterima, nanti dari hasil auidt itu akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) dan akan diserahkan ke DPRD untuk dipelajari dan diminta persetujuan,” katanya.

Beberapa materi Non APBD yang pada masa sidang I juga sudah disampaikan Pemkab setempat ke pihaknya tetapi belum selesai dibahas sehingga dibawa ke masa sidang II.

“Ada raperda tentang kewenangan pusat dan daerah, raperda tentang pemakaian kekayaan daerah seperti sewa gudang dan sebagainya. Ada pula raperda yang sedang dipersiapkan DPRD yaitu raperda inisiatif DPRD tentang denda adat yang kini sedang digodok. Untuk raperda denda ini juga, selaku pimpinan dewan berharap teman-teman di badan legislatif bisa menyelesaikannya di masa sidang II ini,” katanya.

Dalam masa sidang II ini juga akan dibahas awal tentang perubahan APBD 2016 dan tahun anggaran 2017.

Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo dalam sambutannya mengatakan materi yang disampaikan pada masa sidang II diperiksa BPK RI perwakilan Papua, 4 April – 3 Mei 2016.

“Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sangat berat, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab,” kata Sekda.

Ia mengatakan tahun anggaran 2015 Pemkab Jayawijaya tetap mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, baik pajak maupun retribusi daerah.

“Khusus dalam hal belanja daerah baik itu belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan maupun belanja tak terduga, langkah kebijakan Pemkab Jayawijaya tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan usaha-usaha efisiensi dan penghematan di segala bidang,” katanya. (*)

 

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DPRD Jayawijaya Bahas Pertanggungjawaban APBD 2015 dan Beberapa Raperda