Penyamaan Presepsi Terkait KPS, Dinkes Kota Jayapura Gandeng UP2KP

share on:
Suasana penyamaan presepsi antara Dinkes Kota Jayapura, UP2KP, BPJS, Kepala Puskesmas di Kota Jayapura yang berlangsung di Kantor Dinkes Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.
Suasana penyamaan presepsi antara Dinkes Kota Jayapura, UP2KP, BPJS, Kepala Puskesmas di Kota Jayapura yang berlangsung di Kantor Dinkes Provinsi Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura menggandeng Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) melakukan evaluasi penggunaan Kartu Papua Sehat (KPS) serta pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Senin (9/5/2016).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Jayapura, Helda Walli kepada wartawan disela-sela kegiatan mengatakan bahwa kegiatan evaluasi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas di lingkup Kota Jayapura serta dokter, perawat, bidang dan gizi.

“Selain itu kami juga mengundang pihak UP2KP dan BPJS. Hal ini dilakukan untuk menyamakan presepsi terkait KPS di Papua khususnya Kota Jayapura,” katanya.

Dikatakan Helda, khususnya di Kota Jayapura pihaknya sudah melakukan distribusi KPS. Untuk melihat seberapa jauh pelayanan KPS terhadap masyarakat Papua maka pihaknya melakukan penyamaan presepsi karena banyak masyarakat masih kurang tau manfaat dari KPS itu sendiri.

“Yang perlu diketahui masyarakat bahwa pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas ada bedanya. Dimana kalau di Rumah Sakit itu dilakukan pembayaran jasa kepada tenaga kesehatan yang sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat tetapi kalau di Puskesmas langsung diterapkan pelayanan yang pro terhadap masyarakat. Misalnya klas ibu hamil dan juga dilakukan pos gizi, pemberian TNT kepada balita giziburuk dan juga TNT kepada ibu hamil,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada UP2KP yang bisa bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk memberikan penjelasan kepada seluruh petugas Puskesmas sehingga implementasi dari KPS di tatanan pelayanan tidak ada konflik atau masalah karena Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan.

Ditempat yang sama, Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Agustinus Raprap mengatakan bahwa pada prinsipnya UP2KP merespon dan memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota, yang telah memfasilitasi UP2KP untuk memberikan penjelasan tentang hak-hak khusus terhadap petugas Puskesmas di 12 wilayah yang ada di Kota Jayapura.

“Kenapa baru dilaksanakan hari ini karena selama ini belum ada kesepahaman antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain bahkan dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, sehingga dilakukan pertemuan ini untuk memberikan masukan dan pemahaman dan penguatan kepada petugas Puskesmas dalam pengelolaan KPS,” katanya.

Harapannya apa yang didapatkan dari hasil evaluasi orang Papua yang dilayani di Puskesmas itu tidak ada yang terabaikan. “Itu yang paling penting. Yang kedua adalah orang Papua yang datang ke Puskesmas tidak boleh mengeluarkan satu rupiah pun untuk memperoleh pelayananan keseahatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian UP2KP, Esau Rumbiak mengatakan kini pihaknya sudah tidak lagi melakukan sosialisasi tentang kegunaan dari Kartu Papua Sehat (KPS) yang di launching beberapa tahun lalu. Kini pihaknya akan fokus melakukan pengawasan tentang bagaimana dampak dari KPS bagi Orang Asli Papua.

“Saat ini ada dua program yang menjadi perhatian serius kami di UP2KP yaitu pengawasan dan pengendalian 15 program prioritas pembangunan di Dinas Kesehatan Papua serta alokasi dana yang KPS,” katanya.

Rumbik menambahkan bahwa pihaknya sudah tidak lagi memberikan pemahaman serta bagaimana cara kepengurusan KPS bagi OAP tetapi bagaimana manfaat dari KPS itu sendiri. “Bentuk interfensinya yaitu pengawasan dan pengedalian baik dari penggunaan KPS di Pusekesmas-puskesmas hingga ke rumah sakit rujukan yang ada di Papua,” ujarnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Penyamaan Presepsi Terkait KPS, Dinkes Kota Jayapura Gandeng UP2KP