Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK

share on:
Wakil Bupati Fakfak periode 2012-2016, Donatus Nimbitkendi ketika menunjukkan berkas laporan yang disampaikan ke KPK atas dugaan tindak korupsi senilai Rp 5,3 miliar oleh Bupati Fakfak, Muhamad Uswanas – Jubi/Niko
Wakil Bupati Fakfak periode 2012-2016, Donatus Nimbitkendi (kanan) ketika menunjukkan berkas laporan yang disampaikan ke KPK atas dugaan tindak korupsi senilai Rp 5,3 miliar oleh Bupati Fakfak, Muhamad Uswanas – Jubi/Niko

Fakfak, Jubi – Bupati Fakfak Muhamad Uswanas dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi proyek pengadaan sound system dan panggung ring di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2013.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh mantan Wakil Bupati Fakfak periode 2012-2016, Donatus Nimbitkendi di kantor KPK, Kamis (12/5/2016).

Saat yang sama Donatus menyerahkan seluruh dokumen terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan koleganya sejak periode pertama dan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Fakfak.

Donatus Nimbitkendi ketika menghubungi Jubi per seluler dari Jakarta, Minggu (15/5/2016) mengatakan dirinya sudah melaporkan bupati yang diduga melakukan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5,3 miliar.

“Keterangan yang saya berikan di KPK memang terjadi kelebihan bayar (mark up) pada pihak ketiga sehingga terjadi kerugian negara Rp 5,3 miliar,” katanya.

Selain pengadaan sound system ada beberapa temuan yang sudah dilaporkan ke KPK, yakni indikasi tindak pidana korupsi dana desa, yang juga pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak pada 2012 dan dugaan korupsi kasus yang serupa pada 2015. Namun tidak ada tindak lanjut dari Kejari Fakfak.

“Kami pernah melaporkan ke Kejaksaan tapi diam seribu bahasa hingga saat ini,” katanya.

Ia mengaku bersedia menjadi saksi kunci terkait dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak itu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Herman da Silva saat dikonfirmasi mengaku akan mengecek soal laporan yang disampaikan. Pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut jika laporan tersebut sudah dikantongi Kejari Fakfak.

Sebelumnya Direktur LSM Nasional Pasti Indonesia Susanto menemukan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Pemkab Fakfak berdasarkan laporan masyarakat.

“Kami masih memverifikasi bukti dari masyarakat,” kata Susanto.

Susanto mencontohkan dugaan korupsi yang dilaporkan terkait pengadaan sound system sebesar Rp 5.235.445.000 dengan modus melebihkan pengeluaran atau mark up.

Hingga berita ini ditulis Bupati Fakfak Muhamad Uswanas belum berhasil dihubungi. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK