Perlu Ada Kebijakan Utamakan OAP Dalam Rekrutmen Praja IPDN

share on:
Ilustrasi Siswa IPDN Wilayah Papua - Jubi/Doc
Ilustrasi Siswa IPDN Wilayah Papua – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan, Nioulen Kotouki menyatakan, perlu ada kebijakan memprioritaskan Orang Asli Papua ketika perekrutan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) perwakilan Papua.

Ia mengatakan, gubernur dan para bupati/wali kota di Papua perlu memperjuangkan hingga ada proteksi yang mengutamakan OAP dalam penerimaan Praja IPDN di Wilayah Papua.

“Selama ini kami mengikuti penerimaan IPDN Wilayah Papua. Kuota OAP masih minim. Calon praja OAP kadang diabaikan,” kata Kotouki kepada Jubi, Selasa (17/5/2016).

Menurutnya, perlu ada koordinasi dengan pihak terkait, terutama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) terkait penerimaan Praja IPDN di Papua.

“Papua punya undang-undang khusus, Undang-Undang Otsus. Selama ini penerimaan Praja IPDN memberikan kesan buruk kepada kami. Kalau tak salah, tahun lalu orang tua dan calon Praja IPDN demo ke Kantor Gubernur Papua. Hal itu jangan lagi terulang tahun ini,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, terkadang calon Praja OAP telah mengikuti tes sesuai prosedur. Namun dalam tahapan-tahapan berikutnya, ada hal-hal yang menyebabkan mereka tak lolos.

“Para kepala daerah di Papua perlu menyeriusi hal ini. Perlu ada proteksi terhadap anak-anak asli Papua yang ingin menjadi Praja IPDN. Hingga kini kan belum ada kekhususan untuk OAP dalam penerimaan IPDN perwakilan Papua,” kata Natan.

Katanya, kalaupun ada perwakilan dari berbagai daerah di Papua yang lolos masuk IPDN, kebanyakan diantaranya bukan OAP, tapi diduga titipan oknum-oknum tertentu.

“Ini yang sering disalahgunakan. Akibatnya OAP selalu dirugikan,” imbuhnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perlu Ada Kebijakan Utamakan OAP Dalam Rekrutmen Praja IPDN