Ratusan Pendamping Desa di Papua Tolak Seleksi Ulang

share on:
Demo Pendamping Desa di DPR Papua, Kamis (19/5/2016) - Jubi/Arjuna
Demo Pendamping Desa di DPR Papua, Kamis (19/5/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Sedikitnya 200an orang pendamping desa yang mewakili rekan mereka dari berbagai kabupaten di Papua melakukan aksi demo damai di halaman kantor DPR Papua, Kamis (19/5/2016).

Massa yang tergabung dalam Barisan Nasional Pendamping Desa Provinsi Papua menyampaikan aspirasinya menolak seleksi ulang pendamping desa sesuai kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, awal Mei lalu.

“Aksi ini sebagai bentuk kebijakan Menteri Desa. Kami sudah di launching sejak awal Juli 2015. Kami sudah bekerja. Kenapa harus di seleksi ulang. Kalau profesional, kami profesional. Kami menyampaikan aspirasi ini meminta dukungan DPR Papua agar menyurat ke kementerian,” kata koordinator aksi Isak Kambu.

Menurutnya, jika hal itu tak diindahkan pihak terkait, pihaknya akan melakukan boikot seleksi ulang. Pendaftaran tenaga profesional desa secara online juga dianggap menyulitkan pendaftaran, terutama yang ada di Papua.

“Kami meminta agar Kementerian Desa memperpanjang kontrak tenaga eks PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Papua yang dikontrak, 2 Januari 2016 sebagai pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya ingin Kementerian Desa memberikan kewenangan penuh kepada Pemprov Papua melakukan proses pendaftaran dan penerimaan tenaga pendamping profesional desa yang merupakan eks PNPM Mandiri Pedesaan dengan proses rekruitmen manual.

“Kami minta DPR Papua menyurati Kementerian Desa agar meninjau kembali keputusan proses penerimaan tenaga pendamping profesional desa melalui metode online, dan melanjutkan kontrak pendamping yang akan berakhir masa kontraknya pada 31 Mei 2016, khususnya tenaga pendamping desa yang berasal dari eks PNPM Mandiri Pedesaan,” katanya.

Ratusan pendemo itu diterima legislator Papua, Mathea Mamoyau, Emus Gwijangge, Orwan Tolli Wone, Syamsunar Rasyid, dan Gerson Soma.

Usai menerima pendemo, Mathea Mamoyau mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi itu ke pimpinan dewan agar ditindaklanjuti secara kelembagaan ke kementerian terkait.

“Untuk sistem online itu memang akan menyulitkan mereka yang ada di Papua. Tak semua wilayah di Papua bisa mengakses internet,” kata Mathea.

Hal yang sama dikatakan Gerson Soma. Menurutnya, perlu diingat anak-anak asli Papua kebanyakan berada di pedalaman Papua. Di wilayah kota, kebanyakan non Papua. Jika diberlakukan sistem online, yang akan banyak mendaftar adalah non Papua yang berada di kota.

“Saya yakin jika mereka lolos, mereka tak ke lapangan. Pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu di kota. Kalau seperti itu bagaimana mereka bekerja. Yang sudah mengabdi lama dan kalau tak masuk daftar online itu tak benar,” kata Gerson. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ratusan Pendamping Desa di Papua Tolak Seleksi Ulang