DKP Minta Pangkalan Pesawat Pengawas Dibangun di Papua

share on:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, FX Mote - Jubi/Alex
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, FX Mote – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua meminta agar pangkalan pesawat pengamatan maritim untuk wilayah Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara) dibangun di Kabupaten Biak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua FX Mote, di Jayapura, Minggu (22/5/2016) mengatakan keberadaan pesawat pengawas tetap akan dalam kendali pemerintah pusat, sementara provinsi hanya bangun pangkalannya saja.

“Kemungkinan besar akan ada pesawat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan. Untuk kawasan timur Indonesia rencananya akan dibangun di Biak, Papua,” katanya.

Dengan adanya pesawat, jelas Mote, pengawasan akan dilakukan di laut Arafura, Pasifik, Banda dan lain sebagainya. Intinya kawasan wilayah laut dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara akan dalam pengawasan untuk menghindari adanya pencurian ikan.

“Awalnya pihak kementerian ingin di taruh di Maluku, namun dari kami sarankan agar di Biak saja karena pangkalannya sudah ‘jenderal’ dan dari sisi Angkatan Udara cukup kuat. Kalau Jayapura kami tidak merekomendasikan karena transportasi udara sangat padat,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan kementeriannya berencana melakukan pengadaan pesawat udara jenis Marine Surveillance Aircraft (MSA) untuk mengawasi perairan Indonesia. Salah satu prasyarat teknis pesawat terbang pengamatan maritim itu adalah kemampuan terbang selama 8-10 jam.

“Pesawatnya juga perlu dilengkapi piranti pemantauan, pengendalian, dan pengamatan perikanan, instrumen pengawasan penangkapan ikan, radar pencarian, perangkat forward looking infrared, transponder AIS, dan datalink dari pesawat terbang ke kapal pengawas dan kapal markas,” kata Susi di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menteri KKP menjelaskan, operasi di perairan Indonesia dengan hanya menggunakan kapal membuat beban biaya lebih besar. Dengan adanya pesawat udara, dapat menjadikan operasi pengawasan lebih efektif.

Rencananya, KKP akan membeli hingga enam unit pesawat terbang pengamatan maritim. Pesawat itu akan diawaki oleh personel dari TNI AU atau TNI AL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.

“Yang menawarkan banyak, ada dari PT DI (Dirgantara Indonesia), Kanada, Jerman, Rusia, Inggris, Amerika, Cekoslovakia. Nanti akan dilelang,” ujar Susi. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  DKP Minta Pangkalan Pesawat Pengawas Dibangun di Papua