Sejumlah Raperda Non APBD Diterima DPRD Jayapura

share on:
Bupati Jayapura Matius Awoitau – Jubi/Engel Wally
Bupati Jayapura Matius Awoitau – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – DPRD Kabupaten Jayapura menerima sepuluh usulan rancangan peraturan daerah (raperda) non APBD pada masa sidang I pekan lalu.

Lima raperda diusulkan Pemkab Jayapura dan lima lainnya diusulkan melalui hak inisiatif dewan. Lima raperda yang diusulkan oleh Pemerintah meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penyelenggaraan Penanaman Modal, Izin Jasa Konstruksi, Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Matius Awoitau ketika dikonfirmasi Jubi mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan ini merupakan kebutuhan daerah yang belum diperhatikan secara serius.

Menurutnya dari raperda yang diusulkan, sebagian besarnya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selama ini ada banyak sumber pemasukan bagi PAD daerah ini, tetapi tidak diatur secara baik, sehingga perlu ditata kembali. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dibuat dalam raperda yang kita usulkan. Selanjutnya tinggal dievaluasi legislatif,” katanya di Sentani, Sabtu (21/5/2016).

Bupati menyebutkan, kelima Raperda tersebut dalam pembahasan awal pada sidang fraksi diterima semua fraksi di DPRD. Dengan demikian, siap di-perda-kan setelah melalui evaluasi oleh DPRD.

“Kalau sudah diterima semua fraksi kami juga tetap akan mengeluarkan surat keputusan bupati dalam peraturan bupati, sehingga legitimasi Perda yang nanti dikeluarkan ini mendapat pengakuan dari semua pihak. Yang terpenting adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan ini,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Jayapura Kornelis Yanuaring mengatakan lima raperda yang diusulkan itu sangat penting sebab menyangkut PAD dan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Dari konsiderannya sudah memenuhi syarat, baik dari kajian akademis, asek psikologis, dan yuridis sudah memenuhi ketentuan. DPRD harus mendukungnya. Dengan melakukan tata pelayanan yang baik kepada masyarakat kita, maka di situlah ada pemasukan yang berimbas kepada pembangunan selanjutnya,” kata Kornelis.

Raperda Hak OAP Sebagai Calon Bupati Ditolak

Satu dari lima raperda yang diusulkan melalui hak inisiatif dewan, yaitu tentang hak konstitusional OAP (orang asli Papua) Kabupaten Jayapura untuk dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati ditolak.

Pembahasannya pun ditangguhkan sebagian besar fraksi di DPRD. Alasannya, belum memenuhi persyaratan dari berbagai aspek.

“Raperda ini masih banyak kekurangan. Secara hierarkis tentunya akan bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya,” lanjut Yanuaring.

Faktanya ketika raperda ini dikeluarkan akan bertentangan dengan jabatan bupati anak asli Kabupaten Jayapura yang sedang menjabat di daerah lain, seperti Bupati Biak Numfor dan Bupati Puncak Jaya.

“Dengan dikeluarkan raperda ini sudah pasti akan merugikan mereka yang telah menjabat sebagai bupati di tempat lain. Selain itu juga dari kajian akademisnya belum begitu bagus, sehingga raperda ini ditangguhkan untuk dibahas,” katanya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Philip Deda menilai bahwa pembentukan raperda yang dibuat berdasarkan hak inisiatif dewan itu sangat terlambat.

Ketika DPRD sudah dilantik seharusnya hal ini yang dipikirkan terlebih dulu sehingga tinggal disosialisasikan saja.

“Tidak masuk akal kalau mendekati momen pilkada lalu raperda ini dimunculkan. Sama saja dengan membuat konflik di antara masyarakat,” kata Philip. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sejumlah Raperda Non APBD Diterima DPRD Jayapura