Masalah Pajak, Bola Liar yang Dimainkan Freeport dan Pemerintah Jakarta

share on:
Ketua Pansus Freeport, DPRP Papua, Yan Permenas Mandenas (kiri) dan Waket I DPR Papua, Edoardus Kaize - Jubi/Arjuna
Ketua Pansus Freeport, DPRP Papua, Yan Permenas Mandenas (kiri) dan Waket I DPR Papua, Edoardus Kaize – Jubi/Arjuna

Denpasar, Jubi – Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, pajak Freeport kepada Pemprov Papua merupakan bola liar yang kini dimainkan Freeport dan Pemerintah Pusat (Pempus) di Jakarta.

Kata Ketua Fraksi Hanura DPR Papua itu, pihaknya belum bisa menyalahkan Freeport atau Pemerintah Pusat, namun menurutnya, ini adalah bola liar yang sementara dimainkan Freeport dan Pemerintah Pusat. Kini Pansus berupaya mengumpulkan berbagai data dan informasi, baik lisan maupun tertulis. Jika semua telah lengkap, pihaknya akan menggelar rapat dengan PT. Freeport Indonesia.

“Kami akan menggelar rapat resmi dan meminta kehadiran semua pihak yang bertanggungjawab terhadap semua masalah yang kini menjadi konsentrasi Pansus, termasuk pajak dan lain-lainnya,” kata Mandenas, Minggu malam (22/5/2016).

Katanya, konsen Pansus tak hanya fokus pada satu item penerimaan pajak, tapi beberapa item yang menjadi hak Pemprov Papua dan akan berdampak pada kekurangan-kekurangan PT. Freeport yang sudah dilakukan pada eksplorasi tambang di Mimika.

“Freeport perusahaan besar. Namun kini ibarat perusahaan kecil yang tak memberikan dampak signifikan. Baik kehidupan sosial masyarakat di sekitar areal pertambangan. Terutama masyarakat tujuh suku. Kemajuan masyarakat di areal tambang dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi tak meningkat signifikan. Apalagi berdampak pada pembangunan di daerah, tidak ada sama sekali,” ucapnya.

Menurutnya, tak ada alasan PT. Freeport tidak menyelesaikan pajak tunggakan air permukaan ke Pemprov Papua. Itu merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum internasional, yang menjadi konsentrasi dari Perserikatan Bangsa- Bangsa(PBB) yang sudah kita diskusi dan diterjemahkan dalam undang-undang Negara Indonesia, sehingga proses ini harus tuntas.

“Jika tak tuntas, kita bisa menuding Freeport ini salah satu perusahaan yang berinvestasi dan selama ini ikut melakukan proses pelanggaran HAM terbesar dan terberat yang akan dia tinggalkan setelah investasi berakhir di Papua,” katanya.

Sementara Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, target jangka panjang Pansus Freeport DPR Papua adalah menghasilkan rekomendasi untuk dijadikan bagian di dalam kontrak kerja ataupun undang-undang yang mengatur tentang operasi PT Freeport.

“Target jangka pendek, akan memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi juga menyurati Gubernur Papua agar menyurati Pemerintah Pusat terkait gugatan PT. Freeport mengenai pajak. Pemerintah Pusat perlu diingatkan kalau yang digugat ini adalah Pemerintah Indonesia. Jadi bukan Pemerintah Papua saja. Pusat pun harus bertanggungjawab,” kata Kaize.

Menurutnya, Pemprov Papua adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, sehingga ketika Papua menyuarakan itu, Pemerintah Pusat harus melakukan hal yang sama. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masalah Pajak, Bola Liar yang Dimainkan Freeport dan Pemerintah Jakarta