Somasi Freeport, Kredibilitas Pemerintah Diuji

share on:
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bangun Manurung Saat Berdikusi Dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe - Jubi/Alex
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bangun Manurung Saat Berdikusi Dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi/Alex

Denpasar, Jubi – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, Bangun Manurung menyatakan, somasi yang di layangkan PT. Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua ke Pengadilan Pajak Jakarta merupakan ujian terhadap kredibilitas pemerintah.

Ia mengatakan, bukan Pemprov Papua yang memulai, namun PT. Freeport yang terlebih dahulu mengajukan somasi atau keberatan ke Pengadilan Pajak terkait tuntutan Pemprov Papua agar Freeport memenuhi kewajibannya membayar pajak air permukaan.

“Kredibilitas pemerintah diuji di sini. Bagaimana pengadilan pajak melihat hal ini. Semoga ya, melihat materi-materi ini dengan secara jelas dan juga berharap para ahli hukum perpajakan bisa melihat hal ini secara jeli,” kata Bangun Manurung usai menghadiri rapat Pansus Freeport DPR Papua di Nusa Dua-Kuta, Bali, Minggu malam (22/5/2016).

Ia berharap, Pengadilan Pajak bisa memenangkan Pemprov Papua dalam dan pihak perusahaan membayar kewajibannya ke pemprov setempat.

“Kini masih ada dalam proses persidangan. Sudah memasuki sidang tahapan empat atau sidang kesembilan. Sudah masuk pada materi inti dari gugatan, tapi kami belum tahu sampai kapan ini akan selesai,” ujarnya.

Katanya, jika sidang itu berlarut-larut, akan merugikan posisi Pemprov Papua. Apalagi Freeport berkewajiban membayar pajak ke Pemprov Papua senilai Rp 400 miliar per tahun.

“Kalau ini berlarut-larut, kami khawatir Pemprov Papua akan mengalami kerugian Rp 400 miliar, karena kalaupun kewajiban Freeport yang tak dilaksanakan selama ini bisa ditagih, hanya maksimum lima tahun terakhir,” ujarnya.

Dari pihak parlemen setempat, Pemprov Papua mendapat dukungan dalam somasi itu. Pihak Pansus Freeport DPR Papua menyatakan tak hanya akan bekerja mengumpulkan data dan informasi lengkap terkait kewajiban pajak yang harus diberikan Freeport ke Pemprov Papua, namun juga akan memberikan dukungan secara politik ke pemprov setempat terkait somasi Freeport.

“Kini Pemprov Papua disomasi PT. Freeport terkait tuntutan pembayaran pajak permukaan air kepada Pemprov Papua sebesar Rp 2,7 triliun. Kini prosesnya memasuki tahapan sidang ke sembilan di Pengadilan Pajak Jakarta. Kami akan mendukung dari sisi politik untuk kepentingan persidangan agar hak Pemprov Papua  yang harus diselesaikan melalui pajak permukaan benar-benar bisa dituntaskan,” kata Yan Mandenas.
Menurutnya, Pansus akan mendorong Pemprov Papua melalui surat resmi pimpinan dewan agar Pemprov meminta kepada Pengadilan Pajak menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan agar memperkuat posisi Pemprov Papua dari segala somasi yang dilakukan Freeport, sehingg pemprov Papua memenangkan tuntutan.

“Apa yang Pemprov Papua tuntut  adalah kewajiban yang harus dilakukan PT Freeport. Inilah yang coba kami lakukan dalam waktu dekat ini. Dari berbagai data dan informasi, kami sudah punya gambaran kerja awal Pansus mau digiring kemana,” ujarnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Somasi Freeport, Kredibilitas Pemerintah Diuji