Terkait Lahan Puspenka, BPAS GKI : Kami Sudah Sangat Terbuka

share on:
Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku, S.Th - Jubi/Roberth Wanggai
Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku, S.Th – Jubi/Roberth Wanggai

Jayapura, Jubi – Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitau yang meminta kepada pihak Sinode GKI di Tanah Papua agar dapat menyesuaikan diri dan lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah lahan Pusat Pendidikan Kader (Puspenka) di Hawai, Badan Pekerja Am Sinode (BPAS) GKI, Pendeta Albert Yoku menegaskan pihaknya sudah sangat terbuka dalam menyelesaikan masalah lahan Puspenka ini.

“Kami sudah sangat terbuka. Semua proses pembelian tanah dan keputusan Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan MA serta peta/ mart 1971 telah kami kirimkan dengan sebuah surat BPAS kepada seluruh jemaat GKI, pihak adat, pemerintah dan juga pimpinan gereja, sekolah dan para penghuni di lokasi Puspenka,” ujar Pendeta Yoku.

Baca GKI Diminta Terbuka Soal Lahan Puspenka

Ia menambahkan, sikap kompromi pun sudah dilakukan melalui rapat dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah lahan ini. Saat kumpul di kantor sinode, semua pembeli sudah mengaku untuk kerjasama dengan membuat pernyataan bahwa tanah tersebut milik GKI. Tapi sepulang dari kantor sinode mereka dihasut untuk melakukan perlawanan di pengadilan dan sudah tiga perkara dijalani dalam kasus ini.

“Tetap putusan ini benar. Putusan hukum ini untuk menguji kebenaran kepemilikan tanah sudah INKRA putusannya. Apalagi yang mau di kompromikan. Masa orang menyerobot, mencuri barang milik orang lain dan hal ini sudah diperkarakan lewat prosedur hukum tetap masih harus didialogkan lagi?” tanya Pendeta Yoku.

Pendeta Yoku mengatakan agar Ketua DPR mengecek perbuatan penghuni kompleks Puspenka. Sebab menurutnya, para penghuni ini tidak taat hukum. Bahkan keluarga Yoku terus melakukan jual beli tanah di atas tanah bersengketa yang sudah ada putusan hukum yang mengikat dan bersertifikat tetap. Semua hal ini telah dinyatakan sita jaminan dan sah milik GKI

“Sudah lima kali eksekusi dibatalkan. Dua kali oleh ketua sinode karena anak-anak sekolah akan ujian dengan catatan pihak yayasan dan sekolah tidak boleh terima siswa baru. Hal ini ditegaskan juga oleh Pemda Kabupaten Jayapura. Tetapi pihak yayasan dan sekolah tidak patuh atas kesepakatan bersama di PN Jayapura 19 Januari 2015,” ungkap Pendeta Yoku.

Ia juga mengaku setiap kali mau dilakukan eksekusi, pihak GKI menyerahkannya kepada pemerintah melalui pihak keamanan dan pengadilan. Namun para tergugat yang sudah kalah dalam perkara menghasut dan mengerahkan massa. “Ketua DPR tidak ada matakah jadi tidak melihat kantor Klasis GKI Sentani dipalang, di coret-coret hinna dipasangi spanduk jorok? Ada juga massa dengan panah dan tombak tanggal 24 Mei 2016. Jadi kami GKI akan tunjukkan bahwa kami ada,” jelas Pendeta Yoku.

Sebelumnya, selain Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang memento pihak Sinode GKI di Tanah Papua lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah lahan Puspenka ini, Bupati Jayapura Matius Awoitau juga meminta Sinode GKI lebih melihat kepentingan gereja dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Keputusan negara memang sudah tidak bisa diganggu gugat, tetapi tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Proses hukum yang terjadi, kami Pemerintah tidak terlibat ke dalamnya. Tetapi lebih kepada dampak yang akan terjadi, untuk itu pihak Sinode GKI harus melihat kepentingan umat manusia yang ada di sekitar tempat tersebut,” kata Bupati. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Terkait Lahan Puspenka, BPAS GKI : Kami Sudah Sangat Terbuka