Manibor Kecewa, Venue PON 2020 Tak Dibangun di Sarmi

share on:
Bupati Jayapura ketika mendampingi Gubernur melihat Masterplan pembangunan Stadion Utama - Jubi/Engel Wally.
Bupati Jayapura ketika mendampingi Gubernur melihat Masterplan pembangunan Stadion Utama – Jubi/Engel Wally.

Jayapura, Jubi – Pembangunan beberapa venue menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang dimana Papua menjadi tuan rumah hanya ada beberapa daerah yang dibangun venue tersebut. Daerah-daerah yang dibangun venue tersebut diantaranya Biak, Wamena, Timika, Merauke dan Kabupaten/Kota Jayapura.

Dalam pembangunan venue tersebut Kabupaten Sarmi tidak mendapatkan bagian dalam pembangunan tersebut. Bupati Kabupaten Sarmi, Mesak Manibor mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Papua yang tidak memasukkan Kabupaten Sarmi dalam pembangunan tersebut.

“Saya sedikit kecewa karena Sarmi tidak menjadi tempat pembangunan venue untuk PON XX 2020. Padahal kita sebagai pemerhati olahragawan yang mempunyai perhatian serius untuk olahraga di Papua. Masa bhakti saya tinggal tujuh bulan lagi, dan waktu tersebut tidak memungkinkan untuk diajukan,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/6/2016) di Jayapura.

Walaupun tidak dibangunnya venue di kabupaten yang dipimpinnya, dirinya merasa bangga dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dan dirinya akan menjadi penonton. “Saya rasa tidak adil dalam memutuskan wilayah kegiatan PON 2020 nanti. Pasalnya Kabupaten Sarmi yang dekat dan tinggal di jangkau dengan jalan darat, lalu kenapa tidak bisa dihitung menjadi tuan rumah untuk beberapa cabang olahraga,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan siap kalau ditunjuk menjadi tuan rumah cabang olahraga yang dilakukan di Kabupaten Sarmi, apalagi menurutnya di Kabupaten Sarmi lagi dalam pembangunan sepakbola berskala internasional dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Sarmi.

“Pembangunan lapangan sepakbola tersebut tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua dan juga pusat. Kami hanya ingin memajukan Papua melalui olahraga namun dipandang dengan sebelah mata,” katanya.

Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Papua jangan melihat Mesak Manibornya tetapi lihat orang Papua dimasa yang akan datang. Kalau melihat dari tanda-tanda PON 2020 itu sendiri saat ini belum terlihat pembangunan venue PON di Papua yang ada baru sport centre di Timika yang dibangun oleh PT. Freeport Indonesia.

Mesak juga menyoroti soal rencana pembangunan Stadion Utama yang akan dibangun di Kampung Harapan yang sejauh ini belum dilakukan. Menurutnya dengan waktu yang hanya tinggal empat tahun kedepan tidak mungkin Stadion Utama tersebut secepatnya dibangun.

Dirinya mencontohkan, Provinsi Riau ketika PON lalu membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangun Stadion Utama dan juga venue olahraga lainnya. Sehingga kalaupun Stadion Utama di Kampung Harapan tersebut dipaksakan waktu empat tahun untuk diselesaikan pembangunannya, maka kualitasnya tidak terjamin.

“Saya pikir sangat tidak rasional kalau Kabupaten Sarmi tidak diberikan jatah untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan beberapa cabang olahraga di PON 2020 mendatang. Padahal kami sangat siap, mungkin venuenya disesuaikan dengan cabang olahraga yang akan dipertandingkan disana dan saya akan siap mendukung pembangunan venuenya jika diberikan jatah,” ujarnya.

Sebelumnya, lahan yang akan dibangun Stadion Utama di lokasi Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua yang merupakan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 mendatang dipalang oleh para pemilik hak ulayat dari suku Puhiri.

Jan Adolf Puhiri selaku pemilik hak ulayat mengatakan pihaknya terpaksa melakukan pemalangan terhadap venue tersebut karena mulai dari peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo hingga pencanangan dimulainya pembangunan tersebut pihaknya selaku pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan.

“Pemalangan ini menjadi solusi terbaik untuk bagaimana kami bisa berbicara dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bagaimana menyelesaikan pembayaran tanah yang direncanakan akan dibangun stadion utama untuk menyambut PON XX tahun 2020 mendatang,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur, Boy Markus Dawir menyatakan keinginannya agar pemerintah pusat ikut berperan dalam pembangunan venue PON XX, 2020 di Papua. Pemerintah pusat diharapkan membantu 50 persen anggaran PON Papua lewat APBN.

Boy yang juga merupakan salah satu panitia besar PON itu mengatakan, Presiden Jokowi menyatakan siap membantu anggaran pembangunan venue PON 2020 paling sedikit 20 persen dan maksimal 80 persen dari biaya yang dibutuhkan senilai kurang lebih Rp. 10,3 triliun lebih.

“Kami harap ini bukan hanya sekedar janji. Kalau bisa pemerintah pusat membantu 50 persen dari dana APBN dan 50 persennya oleh Pemprov Papua dan kabupaten/kota dimana pelaksanaan PON digelar,” kata Boy. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Manibor Kecewa, Venue PON 2020 Tak Dibangun di Sarmi