Tukang Pajak di Tengah Hutan

share on:
Salah satu pos penjagaan di sepanjangan jalan lintas Nabire - Deiyai - Paniai, Papua - Jubi/Benny Mawel
Salah satu pos penjagaan di sepanjangan jalan lintas Nabire – Deiyai – Paniai, Papua – Jubi/Benny Mawel

Jayapura, Jubi – Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar atau membaca tentang tukang pajak di tengah hutan? Pelakunya kelompok bersenjata? “Uang pelicin”?

Beberapa waktu lalu Jubi mengalami hal yang tampak aneh, tapi itu semacam habitus (kebiasaan) yang, menurut sopir: itu untuk memuluskan perjalanan. Pilihannya dua: nyawa terancam atau memberikan “pelicin” itu.

Perjalanan sepanjang jalan Nabire – Paniai, sekitar 200 kilometer menyusuri hutan rimba. Namun lelah terbayarkan dengan suara-suara burung dan jangkrik sepanjang perjalanan.

Laju mobil yang beriringan dengan beberapa mobil lainnya tiba-tiba berhenti di Siriwo, Kilometer 100, Jalan Raya lintas Nabire – Deiyai – Paniai.

Banyak aktivitas di sekitar lokasi itu. Beberapa warung makan dan minum tampak di sisi kiri-kanan jalan. Tak terkecuali masyarakat lokal yang menjual hasil kebunnya seperti pisang dan kacang tanah.

Namun di Kilometer 76 hingga Kilometer 100 kita menemukan pendulangan emas dan perumahan warga. Beberapa lokasi ditemukan juga pos pekerja. Lebih lagi oknum-oknum yang memungut semacam pajak dari para sopir yang melintasi jalan itu.

Di Kilometer 100, penumpang, baik dari Nabire ke pedalaman, maupun sebaliknya memilih beristirahat. Membelikan hasil bumi dan membelikan makanan.

Sopir menyarankan agar penumpang makan di situ sebab ini baru pertengahan perjalanan. Saya pun menuruti si sopir. Sebab perut terasa mual setelah melalui perjalanan yang melelahkan. Apalagi banyak tikungan berbentuk huruf U. Berkelok-kelok.

Lalu saya membeli nasi dengan lauk ikan satu porsi dan segelas teh hangat. Nasi satu porsi seharga Rp 35.000 dan teh hangat dijual Rp 5.000 per gelas.

“Pokoknya perut jangan kosong. Teguk teh hangat. Itu saja. Ko (baca: kau/Anda) akan aman sampai ke pedalaman,” kata teman saya di Nabire sebelum saya memulai perjalanan.

Tak butuh waktu lama, kami melanjutkan perjalanan. Saya menghela napas. Seratus meter kemudian mobil berhenti.

“Kenapa, Om?” tanya saya ke sopir.

“Ke pos sebentar,” jawabnya.

Maklum saya tidak tahu. Sementara penumpang lainnya mengetahui “kewajiban” tersebut. Si sopir memungut Rp 10.000 per penumpang. Lalu pergi.

Dari balik jendela mobil saya membaca sebuah tulisan “POS TNI Siriwo”. Saya membersihkan mata. Dalam diam menatap saya berpikir: “mungkin saya salah melihat dan membaca tulisan itu.”

Tatapan saya makin jelas ke arah pos itu. Dibarengi rasa ingin tahu aksi si sopir dan petugas jaga di pos itu. Di luar dugaan saya, sopir yang memungut Rp 10.000 per penumpang ternyata menuju ke Pos TNI Siriwo.

Dua orang yang mengenakan kaos oblong dan celana pendek sedang duduk di beranda pos. Si sopir lalu mengambil pena dan menulis di buku yang sudah di sediakan. Entah menulis apa.

Sopir lalu balik kanan. Melanjutkan perjalanan kami yang tersisa. Perhentian kedua, 100 meter kemudian, Pos Polisi Siriwo.

Sopir menghentikan mobilnya. Menuju pos itu. Terpajang tulisan “Tamu Wajib Lapor”. Entah menyerahkan sesuatu ke pos itu. Sekira dua menit urusan selesai.

Kami melanjutkan lagi perjalanan. Saya pun makin penasaran. Tapi mendapatkan jawaban. Sopir tadi menyerahkan sejumlah uang ke pos polisi.

“Kita kasih terserah. Kadang Rp 20 ribu atau Rp 25 ribu setiap pos,” kata sopir yang mengaku sopir lintas Nabire – Paniai sejak tahun 2007 itu.

Menurutnya beberapa pos diberikan uang. “Ada empat pos. Kita habiskan Rp 100 ribu tiap kali naik (baca: perjalanan ke pedalaman Nabire di wilayah Meepago). Kalau turun (baca: kembali ke Nabire) tidak ada, kecuali di pos Madi bayar Rp 50 ribu,” ujarnya polos.

Menurut sopir tersebut jika tidak memberikan uang, risikonya: nyawa.

“Om, saya pernah dirampok, dibacok. Daerah ini tidak bisa jalan sendiri. Mobil harus dua atau tiga buah dan jalan bersamaan baru aman,” katanya sambil memperlihatkan bekas luka tusukan di pahanya.

Hitung-hitung, para sopir menyerahkan uang kepada petugas pajak, yang mungkin ditugaskan dinas terkait. Jika pungutannya tiap hari berarti ratusan juta uang didapat selama setahun dari pungutan ke sopir atau tiap mobil.

“Kalau satu hari 50 angkutan naik dikalikan saja; 50×20.000 saja sudah Rp 1.000.000; sebulan berarti Rp 30 juta; setahun Rp 360 juta. Belum terhitung setoran kalau turun ke Nabire,” ujarnya.

Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobay mengatakan pemberian sejumlah uang di tiap pos oleh warga hanya mengikuti kebiasaan sopir. Warga bahkan tak mengetahui maksudnya.

“Masyarakat (warga) ini polos. Mereka belajar dari yang mereka lihat. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” kata John, pria berkaca mata itu, ketika mencontohkan sejumlah pos yang terima setoran para sopir dan penumpang Nabire – Paniai atau Paniai – Nabire.

“Kalau naik, setiap pos, terutama, pos Siriwo, KM 100, mereka kasih berapa saya belum tahu. Kalau turun, terminal Madi ini, para sopir kasih Rp 100 ribu. Itu dulu, sekarang ini, saya tidak tahu. Sekarang ini mungkin setor ke pos saja. Kalau dulu, mereka yang jaga di terminal ini, lengkap dengan senjata,” lanjutnya.

John Gobay mengatakan petugas itu berasal dari Pos Kosrad TNI 303 Bandung yang bertugas di Madi, Paniai, yang tak jauh dari terminal angkutan umum di pasar sentral Paniai. Los-los di pasar tersebut tak digunakan karena tersangkut masalah. Masalahnya belum selesai.

“Kalau masyarakat tidak melihat, kemungkinan kecil, masyarakat tidak mungkin memalang jalan yang dikeluhkan para sopir. Masyarakat hanya meniru, kalau orang lain, yang tidak punya hak sama sekali dengan jalan, lebih baik mereka yang tagih karena itu jalan di atas tanah adatnya,” katanya.

“Saya tidak membela atau menyetujui perilaku masyarakat tetapi latar pikiran masyarakat itu yang perlu kita baca supaya kita jangan salah respons aksi masyarakat sepanjang jalan ini. Seolah-olah masyarakat itu yang salah dari yang lain,” tegasnya.

Sosiolog dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur (STFT) Abepura Berry Renwarin mengatakan aksi masyarakat yang melakukan pemalangan itu sebagai respons kritik terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Masyarakat melakukan protes bisu terhadap kebijakan yang tidak memperhatikan nasib mereka.

Menurut Berry masyarakat berpikir pembangunan sedang berjalan, pembangunan infrastruktur terjadi dimana-mana tetapi tidak berdampak pada kehidupan mereka. Namun kondisi masyarakat tak berubah. Banyak orang datang dan pergi ke Papua, membeli dan menjual kekayaan alam Papua, tapi orang asli Papua merasakan penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain.

“Masyarakat ini dapat apa? Sudah tidak dapat, pemerintah tidak mempersiapkan dengan baik. Masyarakat yang tidak siap inilah berpikir singkat. Palang tidak butuh waktu lama. Mau kerja, mereka tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Mereka yang siap pun tidak mendapat ruang,” kata Berry. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Tukang Pajak di Tengah Hutan