Dikhawatirkan Subsidi Penerbangan Jadi Proyek

share on:
Gubernur Papua Lukas Enembe Didampingi Para Stafnya Mengunting Pita Sebagai Tanda Dimulainya Program Subsidi Penerbangan Perintis - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe Didampingi Para Stafnya Mengunting Pita Sebagai Tanda Dimulainya Program Subsidi Penerbangan Perintis – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Meski menyatakan mendukung subsidi penerbangan di Papua, namun Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua menyatakan menolak penggunaan anggaran senilai Rp. 80 miliar oleh Pemprov Papua melalui Dinas Perhubungan untuk subsidi penerbangan ke wilayah pedalaman Papua.

Ketua Fraksi Hanura, Yan Permenas Mandena mengatakan, penggunaan dana untuk subsidi itu tak pernah dibahas bersama DPR Papua. Padahal aturan undang-undang, penggunaan anggaran diatas Rp 5 miliar harus disetujui dewan. Kalau tidak, pihak legislatif bisa mempermasalahkan itu. Ia khawatir dana itu akan disalahgunakan.

“Kepala Dinas Perhubungan harus mengakaji kembali. Kami mendukung sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan tak fiktif, karena itu untuk menembus keterisolasian di Papua, khususnya di pegunungan tengah,” kata Yan P Mandenas, Kamis (9/6/2016) petang.

Katanya, langkah itu salah. Penggunaan anggaran tak pernah dibahas bersama dewan di Badan Anggaran. Tak dikoordinasikan dengan pihak legislatif. Ini bisa menciderai kewenangan seorang kepala dinas. Suatu saat hal ini bisa jadi bola liar dan dipersoalkan DPR Papua.

“Suatu saat kami bisa meminta BPK atau KPK mengusutnya. Kami akan verifikasi penggunaan anggaran itu. Kami akan tanya masyarakat sejauh mana pelayanan bersubsidi. Apakah terbantu. Kalau tidak, tetap sama seperti sebelumnya, kami anggap itu anggaran proyek,” ucapnya.

Hal lain yang dikhawatirkan Fraksi Hanura, dana subsidi Rp. 80 miliar itu dikelola pihak ketiga. Jika itu terjadi, Yan menilai ada kesepakatan-kesepakatan tertentu antar kedua pihak.

“Kami minta ini dijelaskan kepada dewan secara transparan. Kalau tidak, kami akan terus persoalkan anggaran ini. Anggaran besar harusnya disetujui dewan. Kebijakan subsidi kami dukung, tapi penggunaan anggaran tidak, karena belum disetujui dewan,” katanya.

Sehari sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe melaunching kerjasama bersubsidi dengan 12 perusahaan penerbangan. Perusahaan tersebut selama ini melayani penerbangan ke wilayah pedalaman Papua.

Gubernur Enembe mengatakan, dengan subsidi diharapkan bisa menekan harga tiket pesawat ke pedalaman Papua yang selama ini mahal.

“Banyak masyarakat mengeluh dengan mahalnya tiket penerbangan ke pedalaman. Begitu pun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pedalaman atau sedang menjalankan perjalanan dinas,” kata Enembe.

Menurutnya, dana subsidi untuk membayar 70 persen subsidi untuk membayar harga tiket yang ditetapkan perusahaan. Harga 30 persennya lagi akan ditanggung penumpang.

“Dinas Perhubungan yang akan mengatur besaran dana subsidi ke setiap perusahaan penerbangan. Akan diatur sesuai jadwal dan jauhnya jarak tempuh penerbangan,” ucapnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Dikhawatirkan Subsidi Penerbangan Jadi Proyek