Connect with us

Editor's Choice

ULMWP Tolak Tim HAM Buatan Jakarta, KNPB Siap Gelar Demo Akbar

Published

on

Komponen Perjuangan Papua yang tergabung dalam ULMWP gelar jumpa pers (Jubi/Mawel)

Komponen Perjuangan Papua yang tergabung dalam ULMWP gelar jumpa pers (Jubi/Mawel)

Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua mengatakan dengan tegas menolak tim pencari fakta pelanggaran HAM bentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Tim ini hanyalah upaya menggagalkan diplomasi ULMWP dan menghambat tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF).

ULMWP mengatakan pembentukan tim ini sangat dipaksakan dan dipolitisir karena tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Penyelesaiaan pelanggaran HAM hanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia walaupun KOMNAS HAM gagal menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua.

“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia melanggar aturan Undang-Undangnya sendiri,” tulis ULMWP dalam releasenya yang dibacakan anggota tim kerja ULMWP dalam negeri, Sem Awom dalam siaran persnya di kantor ESHAM Jayapura, Papua, Kamis (9/6/2016).

Kata dia, rakyat Papua tidak akan pernah percaya kerja tim bentukan Jakarta ini. Karena, proses pendataan kasus HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tim bentukan Luhut hanya menyimpulkan 14 kasus dari sejumlah kasus yang tertumpuk di Papua. Investigasi mestinya menyeluruh di bidang sipil, politik, ekonomi, social dan budaya sejak aneksasi Papua pada 1963, bukan parsial.

Kata dia, pembentukan tim ini juga terkesan tertutup. Pemerintah tidak melibatkan sejumlah komponen di Papua, yang punya kapasitas mengkawal semua kasus pelanggaran HAM.Karena itu, tim ini hanyalah upaya pemerintah Indonesia mengalihkan perhatian masyarakat Internasional terhadap kasus HAM di Papua.

“Tim ini hanya tipu muslihat Jakarta untuk menghindari pertanyaan masyarakat Internasional dalam pelaksaan Universal Periodik Review (UPR) di dewan HAM PBB dan juga mengalihkan opini dan menghindari pertanyaan negara-negara yang tergabung dalam Pasific Island Forum,”tegasnya.

Teko Kogoya, ketua Forum Independen Mahasiswa (FIM) mengatakan pembentukan dan kerja tim ini sebenarnya penghinaan terhadap orang Papua sebagai korban. Sangat tidak masuk akal, sulit diterima, karena aparat keamanan yang menjadi perlaku kekerasan di Papua terlibat menentukan kasus HAM dalam rangka penyelesaian kasus HAM di Papua.

“Jakarta Papua ini pelaku dan korban. Lalu siapa yang menjadi hakim dan siapa yang menjadi pelaku. Indonesia sedang menipu orang Papua. Orang Papua tidak boleh terjebak dengan tipu muslihat Jakarta ini,” ungkapnya tegas.

Simeon Alua, juru bicara Parlemen Nasional West Papua mengatakan penyelesaian konflik Papua tidak bisa dengan jalan kucing-kucingan. Penyelesaian kasus Papua harus melalui proses yang benar dan sesuai mekanisme Internasional. Penyelesaiannya harus tunduk kepada hukum internasional yang menghargai martabat manusia, yang pernah dilecehkan demi kepentingan Amerika dan Indonesia.

“Akar masalah Papua ini masalah Politik. New York Agreement, Roma Agrrement yang mengatur soal Pepera tidak pernah melibatkan orang Papua. Puncaknya pelaksaan Pepera 1969 jadi proses penyelesaian pun harus melalui jalur politik,”tegasnya.

Agust Kossay, ketua I KNPB pusat mengatakan KNPB akan memediasi rakyat Papua mengeksekusi keputusan ULMWP. Rakyat Papua melakukan demontrasi damai dengan agenda menolak tim bentukan Jakarta pada 15 Juni 2016. Pihaknya sudah kordinasi ke seluruh wilayah untuk melakukan aksi penolakan.

“KNPB siap mediasi rakyat melakukan yang menjadi keputusan ULMWP. Situasi apapun kami tetap memediasi rakyat turun jalan dengan cara-cara damai,” ungkapnya dengan tegas dalam konfrensi pers itu.

Kordinator aksi, KNPB, Bazoka Logo megatakan pihaknya sudah siap menggiring Indonesia menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara menghargai martabat manusia. Karena itu, siapapun yang bersimpati dengan dengan kemanusiaan dapat terlibat dalam demonstrasi damai nanti.

“KNPB mediasi rakyat tidak main-main. Kita mengorbankan perjuangan damai. Kami mengundang simpati kemanusiaan,” tegasnya.(*)

Editor's Choice

Aksi Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB

Published

on

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) - Jubi/Abeth You

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong,  Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.

Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.

Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.  

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasific.

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.

Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.

Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan.

Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

 

 

 

Continue Reading

Editor's Choice

Charlot Salwai: Pemimpin Pasifik Sepakat Bawa Isu Papua Ke PBB

Published

on

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) - Foto: AFP

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP

Jayapura, Jubi – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut pada persoalan Papua.

Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).

Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan Jakarta.

Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan nada menyesal.

Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.

Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.

Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para pemimpim Forum.

“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait isu itu.(*)

Continue Reading

Editor's Choice

Mientje D E Roembiak, Mama Antropologi Itu Telah Pergi

Published

on

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino-Jubi/ist

Mendiang Mama Mientje DE Roembiak (kanan) didampingi putri sulungnya dr Corazon Mirino (kiri)-Jubi/ist

Jayapura, Jubi-Dosen senior dan perempuan Papua pertama antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan antropologi telah pergi menghadap Sang Pencipta, Sabtu (10/9/2016) pukul 7.10 WIB atau pukul 09.10 Waktu Papua di Rumah Sakit Angkatan Darat(RSAD) Gatot Subroto di Jakarta.
Setelah menderita sakit sejak April 2016, almarhumah tetap menjalani tugasnya
sebagai Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih.

“Saat ini jumlah dosen di Universitas Cenderawasih tercatat sebanyak 606 dan meninggalnya mama Mientje D E Roembiak maka jumlah dosen menjadu 605 dosen yang memberi kuliah,”kata Julius Ary Mollet PhD Pembantu Rektor IV Universitas Cenderawasih saat mewakili Rektor Uncen saat ibadah pelepasan almarhum Mientje DE Roembiak di kediamannya di Nirwana Angkasa, Senin (12/9/2016).

Dia mengingatkan saat bersama dengan mendiang Mama Mientje Roembiak berkunjung ke Universitas Indonesia 2012 lalu menegaskan kalau Universitas Cenderawasih sudah harus membenahi diri karena ini sangat penting.

“Kontribusinya sangat besar terhadap Universitas Cenderawasih dan juga bagi tanah Papua,”kata PR IV yang menyebut kalau ibu Mientje akrab disapa Mama Mientje.

Sementara itu saudara kandung mendiang Mientje Roembiak, mewakili keluarga besar JKH Roembiak mengakatakan selama ini kakak kandungnya lebih banyak melakukan penelitian di daerah pegunungan tengah sehingga referensi soal wilayah pantai termasuk Biak Numfor sangat minim. Walau pun demikian kaka kandungnya ini sangat fasih berbahasa Belanda, Biak dan Inggris.

JKH Roembiak mengatakan selama mengajar di Kampus Uncen selalu naik ojek dan juga menyewa angkutan umum untuk melakukan tugas pengabdiannya di Fakultas FISIP Jurusan Antropologi.

Padahal kata dia mendiang kakaknya ini termasuk dosen senior tetapi kurang mendapat perhatian dari Universitas Cenderawasih. Namun demikian JKH Roembiak mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua civitas akademika Universitas Cenderawasih khususnya di Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.

Abdi Frank PhD salah satu anak didik dari mendiang almarhumah Mientje D Roembiak mengatakan mereka selalu memanggil ibu dengan sebutan “Mama Mien. Abdi Frank yang membacakan daftar riwayat hidup itu menyebutkan almarhumah lahir di Biak 19 Mei 1952 menyelesaikan studi sarjana muda di jurusan antropologi Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia Jakarta, 1983.

Mengawali karier sebagai dosen antropologi di Universitas Cenderawasih pada 1 Mei 1984 dengan golongan kepangkatan III/A. Jabatan terakhir sebagai Ketua Jurusan Antropologi dengan golongan kepangkatan III D.

Selain mengajar almarhumah juga pernah beberapa kali mengikuti pertemuan Konggres Wanita Se Dunia di Kenya Nairobi, termasuk ke Fiji di Pasifik Selatan. Almarhumah juga pernah menjadi Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Jubi terakhir bertemu dengan mendiang Mientje D Roembiak saat diskusi buku berjudul Yesus Papua karya Pdt Mth Mawene di Aula STT IS Kijne, 2 Juli 2016 lalu. Saat itu Mama Mien Roembiak mengatakan dalam sesi tanya jawab bahwa ketika berbicara budaya menyebut kepercayaann agama-agama lokal. “Ada persamaan tetapi ada juga perbedaan. “Kristus Papua dan Kristus Nasaret,”kata Mama Mien kala itu.
Lebih lanjut Mama Mien mengatakan tujuan utama Kristen/Kristologi, maka menyarankan kalau mengangkat ini kepada kerya ilmiah. “Sesungguhnya teologi pembebasan itu apa dalam teologi orang Papua,”katanya.

Almarhumah Mientje D E Roembiak menikah dan mempunyai tiga orang anak serta dua orang cucu. Almarhum merupakan anak pertama dari sembilan bersaudara alm LS Roembiak dan B Boerdam almarhumah.Mendiang dosen antropolog perempuan Papua pertama ini telah dimakamkan di TPU Abepura, Senin(12/9/2016)-(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.