TIM Terpadu HAM Papua Bentukan Menkopolhukam Terus Ditolak

share on:
Konferensi pers Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM, Jumat (10/6/2016) /(ZA)
Konferensi pers Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM, Jumat (10/6/2016) – (ZA/Jubi)

 

Jayapura, Jubi – Setelah mendapat penolakan sengit dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan tujuh organisasi pendukung, kemarin (9/6), Tim Terpadu Dugaan Pelanggaran HAM yang dibentuk Menkopolhukam, kembali ditolak oleh sejumlah aktivis perempuan pembela HAM Papua, dalam konferensi persnya hari ini, Jumat (10/6/2016) di Kantor Elsham, Jayapura.

Di dalam salah satu alasan penolakan tersebut, Solidaritas Perempuan Pembela HAM Papua  menyatakan bahwa Tim bentukan Luhut Pandjaitan itu bukanlah aspirasi dan representasi rakyat Papua.

“Kami ini bekerja menangani korban dan persoalan HAM Papua sejak 1963, kami semua berlatar belakang aktivis HAM, kami menolak tim bentukan yang tidak representatif itu”, ujar Zandra Mambrasar dalam siaran pers tersebut.

Secara khusus, mereka menolak keterlibatan nama-nama seperti Matius Murib, Marinus Yaung, dan Lien Moloali di dalam tim, termasuk kelompok-kelompok bentukan Indonesia lainnya yang tidak representatif.

Menurut Zandra, keprihatinan terkait tim yang dibentuk tersebut terlebih karena tim itu tidak berjalan sesuai mekanisme HAM yang berlaku.

“Sudah ada Komnas HAM yang bekerja berdasarkan UU HAM 39/1999 dan UU Pengadilan HAM 26/2000, ada apa dengan semua ini kalau bukan dibuat hanya untuk kepentingan politik sesaat Indonesia saja.” tegasnya.

Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat dibentuk oleh Keputusan Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan, pada 15 Mei 2016. Tugasnya menghimpun data, informasi, analisa, dan melaporkannya pada Menkopolkam untuk diteruskan pada Presiden.

Dari edaran yang diterima redaksi, terdapat 15 anggota tim, yang terdiri dari Jajaran Menkopolhukam dan Dirjen HAM, Ketua Komnas HAM, JAM Pidsus, Ahli Hukum Pidana, Staf Ahli KABIN, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih, dan Kapolda Papua Barat.

Tidak tampak ada nama-nama seperti Matius Murib, Marinus Yaung, dan Lien Moloali, yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke Australia bersama Menkopolhukam, ditengah penolakan dari aktivis dan kelompok HAM di Papua itu.

Terkait keterlibatan Ketua Komnas HAM di dalam tim bentukan tersebut, Natalius Pigai, salah seorang Komisioner KOMNAS HAM mengatakan, bahwa ia menyesalkan keterlibatan komisioner di dalam tim itu.

“KOMNAS HAM adalah lembaga independen negara yang tidak boleh kerjasama dengan negara sebagai aktor pelanggar HAM. Itu adalah pelanggaran Kode Etik,” tegas Pigai.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  TIM Terpadu HAM Papua Bentukan Menkopolhukam Terus Ditolak